Kupaskasus.com - China membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa mereka melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Sebaiknya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying meminta AS fokus pada upaya penyelesaian terhadap masalah di Semenanjung Korea.

Hua mengungkapkan, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China selalu menerapkan resolusi dan memenuhi kewajiban internasional negara tersebut.

China juga secara aktif mempromosikan penyelesaian politik masalah Semenanjung Korea.

Seperti dikutip dari Xinhua, kata dia China telah berulang kali menyatakan posisinya pada resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara.

Menurut dia tujuan resolusi tersebut adalah untuk mewujudkan denuklirisasi dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung.

"Sanksi hanyalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan," kata Hua, Rabu (2/12).

Dalam situasi saat ini, dia meminta semua pihak meningkatkan upaya untuk mencapai penyelesaian politik masalah Semenanjung Korea, dan lebih memperhatikan dampak negatifnya.

Termasuk dampak sanksi terhadap kemanusiaan dan mata pencaharian masyarakat Korut.

Sebelumnya Wakil Perwakilan Khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Alex Wong menuduh China melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Dia menilai tindakan yang dilakukan China bertentangan dengan konsensus global dan merusak upaya untuk membuat rezim Korut menyerahkan senjata nuklirnya.

Wong tidak hanya menuduh China gagal menerapkan sanksi, tapi dia juga menuduh Tiongkok mencoba "menghidupkan kembali hubungan perdagangan dan transfer pendapatan ke Korut".

China adalah sekutu Korea Utara. Mereka memasok berbagai macam peralatan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Contohnya adalah suku cadang rel kereta api, besi untuk atap dan jendela, baut dan mur, buldozer, peralatan lampu lalu lintas, kendaraan di bawah 20 ton, kendaraan pemadam kebakaran, hingga peralatan menjahit, perkakas dapur sampai cangkul dan pacul.

Akan tetapi China setuju sanksi-sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir dan mengancam stabilitas di kawasan.

Korut sebenarnya sudah sepakat akan menghentikan program senjata nuklir dengan imbalan proses keamanan, pencabutan sanksi ekonomi dan jaminan ketahanan energi. Namun Korut menolak usulan AS untuk melakukan verifikasi terlebih dulu yang mengakibatkan proses terhenti pada Desember 2008.

Sumber : CNNIndonesia.com