Mengutip AFP, Sabtu (5/12), Komite Investasi Asing telah memberi waktu kepada induk TikTok, ByteDance yang berbasis di China untuk menghasilkan kesepakatan yang menyerahkan aset TikTok ke tangan AS.

Pembicaraan antara TikTok dan negosiator pemerintah masih akan berlanjut meski tenggat waktu sudah berlalu. Selain itu, masyarakat AS masih dapat menggunakan aplikasi untuk berbagi cuplikan video.

Gedung Putih mengklaim TikTok adalah risiko keamanan di AS. Sebab, data masyarakat AS yang menggunakan aplikasi itu berpotensi dikirim ke pemerintah China.

Namun, TikTok telah berkali-kali menyatakan pihaknya tak melakukan pengiriman data ke pemerintahan China. TikTok menekankan bahwa tempat informasi pengguna disimpan di Amerika Serikat (AS) dan Singapura.

Larangan Terhenti

Seorang hakim federal AS mengeluarkan perintah pemblokiran sementara atas perintah eksekutif Trump yang bertujuan melarang penggunaan TikTok.

Putusan hakim itu menghentikan ancaman Trump untuk TikTok. Hal ini dilakukan karena sejumlah masyarakat menggugat Trump atas larangan penggunaan Tiktok dan meyakinkan pengadilan untuk mengeluarkan perintah untuk menentang Trump.

Sebelumnya Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melarang TikTok jika tidak menjual bisnisnya di AS sebelum 12 November 2020. Trump mengatakan bahwa aplikasi tersebut dapat menyedot data pengguna AS ke China, di mana itu dapat digunakan sebagai bagian dari operasi spionase.

Sumber : CNNIndonesia.com