Kupaskasus.com, Pekanbaru - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Pekanbaru (APMKP) melakukan Klarifikasi aksi-aksi demo sebelumnya tentang kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di depan gedung Group Surya Dumai, jalan Sudirman Kota Pekanbaru, Rabu (26/10/2022).

Berdasarkan hasil telaah tersebut bahwa menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat tanah Seluas 1.444.800,78 juta hectar kegiatan usaha yang berada dalam kawasan hutan tanpa ada memiliki izin bidang kehutanan yang dimiliki oleh koperasi, perorangan, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu mandat UU Cipta Kerja, KLHK melalui Direktorat Jendral penegak hukum Ditjen Gakkum dengan didukung oleh kepolisian dan kejaksaan akan menerap asas ultimum remedium (Penerapan Pidana Dijadikan Upaya Terakhir).

Aliansi mahasiswa Pekanbaru akan melakukan desakan kepada kejaksaan riau agar memproses hukum Bos Surya Dumai Group karena memiliki usaha perkebunan dalam kawasan hutan tidak menjadi relevan lagi.

Irfan Ardiansyah mengatakan, "kedatangan kami di gedung Group Surya Dumai untuk mengkarifikasi aksi-aksi demo sebelumnya, untuk menuntut kepada kejaksaan tinggi segera periksa PT Surya Dumai yang tidak memiliki HGUnya," ujarnya.

Setelah kita kaji hak usahanya bersama kawan-kawan mahasiswa (KLHK) bahwa tuntutan-tuntutan kami itu tidak benar, maka kami disini untuk mengkarifikasi aksi demonstrasi kita sebelumnya agar di usut tuntas oleh Kejaksaan Tinggi.

Nanti setelah ini kita akan Kejati untuk menyerahkan hasil demo kita agar apa yang aksi  kita sampaikan sebelumnya itu tidak benar.

"Berdasarkan aksi-aksi demo kita sebelumnya bahwa data-data yang kami sampaikan invalid atau tidak benar, sebelumnya kami sudah mengkaji bahwa data tersebut data pansus atau belum valid," ujar Irfan Ardiansyah Aliansi Mahahsiswa Pekanbaru. (Man)