KupasKasus.com, Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum memenuhi target terutama dalam pengelolaan Partipacing Interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja Provinsi Riau.

“Yang sudah selesai itu WK Siak, artinya sudah ada keuntungan dari hasil produksi migas yang masuk per bulan ke rekening Riau Petroleum. Pemprov melalui Pak Sekda sebagai pembina BUMD, sudah menurunkan tim untuk mengaudit perusahaan ini. Kita belum bisa sampaikan berapa keuntungan yang didapat, karena masih proses (audit),” kata Markarius Anwar di Pekanbaru, Jumat.

Markarius menegaskan, Riau Petroleum harus berupaya untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 target yang harus disetor ke daerah senilai Rp500 miliar.

“Kalau dari sisi PAD, pada 2023 target Rp500 miliar ini tentu harus segera digesa. Ini untuk penerimaan Pemprov sebagai pemegang saham dan kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya,” jelas Politisi PKS Riau itu.

Kata Markarius, diharapkan pengelolaan PI 10 persen oleh BUMD dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Dia menyebutkan ada potensi PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini.

Dia menambahkan, Wilayah kerja migas yang berlokasi di Mandau Bengkalis juga sangat potensial. Namun, pengurusan pengelolaan PI 10 persennya masih belum final.

“Yang besar itu potensinya sebenarnya ada di WK migas di Mandau dan sekitarnya. Ini masih berproses katanya sudah hampir final. Ada 10 tahapan yang harus dilalui, menurut laporan sudah sampai ke tahap terakhir. Kita berharap agar ini cepat disetujui,” ucap Markarius.

Dikatakannya, PT Riau Petroleum punya kesempatan untuk mengelola 7 peluang PI 10 persen, jatah bagi hasil Migas untuk daerah produksi. Namun sejauh ini, dari 7 peluang itu baru satu yang sudah terealisasi. (Adv)