Kupaskasus.com, Pekanbaru - Manajemen Jerome Polossium (JP) Pub dan KTV mengadakan Konferensi Pers di Ballroom Hotel Ayola, Jalan Soebrantas Panam, Minggu (18/12/2022) pukul 13.00 WIB.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan pembatalan tempat usaha JP Pub dan KTV. Sesuai dengan hasil rapat DPMPTSP Riau dengan Pemko Pekanbaru.

Dari hasil rapat tersebut, DPMPTSP Provinsi Riau akan mengambil langkah pengajuan pembatalan sertifikat standar yang belum terverifikasi.

"Belakangan ini aksi yang menghebohkan Pekanbaru, bagi kami sebagai negara demokrasi tentu kami menghormati pendapat dari masyarakat, namun pendapat ini tidak boleh subjektifitas, ketika kita menolak sesuatu harus memiliki dasar yang jelas, ketika JP Pub dan KTV sudah memiliki izin diminta untuk ditutup, apa kabar dengan koro-koro? yang jaraknya 100 meter dari masjid, kalau kita bicara tentang jarak JP Pub dan KTV ini sudah masuk kedalam, jadi kalau kita bicara konteksnya Perda jaraknya 1 kilometer, baca perdanya baik-baik, ada satu pengecualian kurang dari 1 kilometer dikawasan pertokoan, jadi jelas jangan menggiring opini, kita sepakat apabila JP ditutup, tutup semua hiburan malam yang ada di Pekanbaru, agar ada keadilan di Pekanbaru," Ujar Mirwansyah.

"Kemarin KTV kita dituduh telah beroperasi, teman-teman silahkan cek nanti ke JP, belum siap lagi teman-teman, mungkin dua atau tiga bulan lagi baru selesai, tapi dibuat narasi bahwa KTV kita telah beroperasi. Dengan adanya Konferensi Pers ini, saya percaya teman-teman akan memberitakan yang adil," sambung Mirwansyah.

"Saya ingin menyampaikan izin yang dibatalkan oleh Pemprov, kenapa pemrov membatalkan, apa karna ada gejolak, apa karna ada penolakan dari masyarakat. Lalu kemarin waktu saya menolak Holywings dengan beberapa OKP apa kabar? Kenapa hari ini JP begitu gempar loh, sampai Pemprov menyurati pemerintah pusat untuk mencabut izin yang sudah keluar, ada apa ini? Karena itu kami mohon untuk bapak Gubernur, wakil gubernur dan Pemprov untuk bijaksana menyikapi perizinan ini. Kita harus arif dan bijaksana, kenapa? Karna kami sudah mengantongi izin tiba-tiba dibatalkan berapa banyak kerugian yang kita alami, justru harus dipertimbangkan dari seluruh aspek agar kemudian tidak salah dalam mengambil kebijakan," tutup Mirwansyah. (Man)