KupasKasus.com, Pekanbaru - Wakil Bupati Siak Husni Merza menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 dari Gubernur Riau Edy Natar Nasution, didampingi Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Burhani AS, Berlangsung di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Pekanbaru, Senin (11/12/2023).

Wakil Bupati Siak Husni Merza menyampaikan APBN merupakan instrumen penting dalam pembangun daerah sehingga diharapkan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran berkualitas secara kolaboratif dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk DIPA dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kabupaten Siak tahun 2024, jumlahnya meningkat dari tahun 2023 lalu, tahun 2024 totalnya menjadi Rp 1,65 triliun. Artinya terjadi peningkatan.

"Hari ini saya mewakili Bupati Siak menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 dari Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Tahun ini Alokasi dana transfer 2024 kita sebesar Rp 1,65 triliun naik dari tahun lalu yang berjumlah Rp 1,40 triliun," ujarnya.

Husni menambahkan di tengah gejolak ekonomi global dan geopolitik serta terjadinya el-nino yang mempengaruhi harga pangan secara global. APBN menjadi instrumen dalam mengentaskan persoalan tersebut di atas.

"Di tahun 2024 mendatang kita akan terap prioritaskan belanja peningkatan SDM, Infrastruktur, penurunan stunting dan pengentasan miskin ekstrim sesuai arahan presiden, melalui program yang sudah kita siapkan," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Riau  Edy Natar Nasution mengatakan APBN 2024 memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN menjadi instrumen untuk mencapai target-target yang ditetapkan.

"Seperti menghilangkan kemiskinan ekstrim untuk mendekati nol persen, penurunan stunting menjadi 14 persen, mengatasi pengangguran dan meningkatkan indek pembangunan manusia IPM," kata dia.

Edy menyampaikan APBN 2024 di susun dengan fokus pada 5 agenda utama.

1. Perbaikan Kualitas sumberdaya manusia dengan menghapus kemiskinan ekstrim, menurunkan stunting, peningkatan akses kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

2. Percepatan transportasi ekonomi hijau, melalui hilirisasi sumberdaya alam, repitalisas industri, penguatan ekonomi hijau serta repormasi struktural.

3. Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data berbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi dalam hal program.

4. Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di mensi regional dan singkroniasasi belanja pusat dan daerah.

5. Peningkatan evisiensi dan efektifitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Kelima fokus ini bisa tercapai melalui sinergi yang harmonis. Antar pemerintah pusat dan daerah. Total alokasi dana yang di terima Provinsi Riau berjumlah Rp 31,83 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 8,63 triliun pada 41 kementrian dan lembaga di Provinsi Riau dan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 23,20 triliun.

"Kami harapkan bupati dan walikota memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2024," tutupnya.