Usai menerima penghargaan tersebut, Sekda Arfan lantas mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas penghargaan yang telah diraih.

“Alhamdulillah, kita (Pemerintah Kabupaten Siak) kembali meraih SAKIP Award Predikat B atau Baik atas pencapaian LHE SAKIP tahun 2020 dari Kemenpan-RB,dimana Kabupaten Siak satu diantara 115 Kabupaten/Kota peraih SAKIP Award predikat Baik tingkat nasional," kata Sekda Arfan.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil jerih payah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menerjemahkan arahan dari Bupati Siak untuk terus meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

“Penghargaan ini tentunya hasil dari jerih payah seluruh OPD yang telah mengikuti arahan bapak Bupati Alfedri dengan baik,dalam hal meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instandi Pemerintah Kabupaten Siak," jelasnya.

Arfan Usman lantas berharap agar seluruh OPD dilingkungan Pemkab Siak dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja terutama yang berkaitan aspek perencanaan, renstra dan keuangan.

"Yang tidak kalah penting yaitu penerapan dan implementasi e-planing dengan e-budgeting harus dapat terintegrasi dengan baik," himbaunya.

Ditambahkanya, penghargaan SAKIP Award tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak, sebab menurutnya muara dari Sistem Akuntabilitas Kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan sistem akuntabilitas kinerja yang baik, maka hasil pembangunan juga akan meningkat dan hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Siak. Untuk itu, kami dan Bapak Bupati ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak," pungkasnya.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahyo Kumolo mengatakan reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Tjahyo juga mengatakan bahwa dengan mampu mempertahankan prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah yang baik maka akan mendapatkan imbalan atas apa yang di upayakan yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi selamat, dan kami mohon kepada instansi pemerintah dan lembaga baik pusat dan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan ini (SAKIP), sebab upaya bapak ibuk sekalian tentunya akan ada imbalannya dalam tanda kutib, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi  masyarakat yang ada di daerah bapak ibuk sekalian," pungkas Tjahyo.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara menjelaskan, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi SAKIP dan RB terhadap 84 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 514 kabupaten/kota. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. 

Giat ini juga dihadiri oleh jajaran Sekretaris Jendral Kemenpan RB, Sekretaris Utama, serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, dan seluruh Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah se-Indonesia.(r/sh.s)