Jakarta – Bertempat di lantai 5 gedung Kementerian PPN/Bappenas RI, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Sirajuddin, MM, melakukan audiensi dengan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM.

Dalam pertemuan itu juga hadir Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Erwin Dimas, SE., DEA., M.Si. Pada kesempatan audiensi itu, H. Sirajuddin memaparkan profil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya perkebunan kelapa dan pembangunan perkebunan serta capaian yang diraih.

Disampaikan oleh H. Sirajuddin, bahwa luas perkebunan kelapa dengan kondisi tua, rusak, dan mati mencapai 60.172 hektar. Kondisi itu disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, dampak intrusi air laut, terjadinya serangan hama, dan penyakit serta usia Tanaman yang sudah tua.

“Terkait defisit alami, maka sejumlah proyek kemungkinan akan terancam tunda bayar. Karena tidak adanya APBD-P, sedangkan untuk mempertahankan eksistensi perkebunan kelapa di Inhil, mutlak diperlukan kegiatan peremajaan tanaman (replanting) tersebut,” ungkap Kadisbun Inhil ini, Sabtu (03/04/2021).

Dikatakan dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil melalui Disbun tetap menganggarkan kegiatan peremajaan tanaman kelapa dalam APBD. Namun, mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar, diperlukan sinergitas dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dana APBN.

“bahwa apabila proposal pengajuan anggaran untuk peremajaan tanaman kelapa ini disetujui dan diakomodir, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir akan menyiapkan anggaran untuk kegiatan pendukungnya.” ucapnya.

H.Sirajuddin menyebutkan, mengenai usulan angggaran pembangunan untuk mendukung kegiatan atas penanganan pasca panen dan pengolahannya hasil perkebunan. Yang khususnya untuk hal komoditas kelapa dan sagu di Inhil. Dia juga menyebut, bahwasa Pemkab Inhil menyatakan komitmen mensinergikan antara aspek hulu dan hilir.

Karena itu sambung H. Sirajuddin, maka ada audiensi dengan pihak Kementerian PPN/Bappenas RI ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan serta permintaan Bupati Inhil yang disampaikan di dalam pembukaanya Musrenbang Kabupaten Inhil yang lalu, agar OPD pro aktif untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah.

“Kami juga tadi menyerahkan proposal pembangunan perkebunan yang berupa peremajaan tanaman kelapa dan serta pemfasilitasian penanganannya pasca panen dan dalam hal pengolahan hasil perkebunan. Proposal diajukan senilai Rp29 miliar, yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa, SK Kelompok Tani dan titik koordinat untuk CP CL-nya,” katanya.

H. Sirajuddin lebih lanjut mengatakan, bahwasa luasan peremajaan tanaman kelapa yang diusulkan mencapai 7.026 hektar ini, di 12 Kecamatan dengan 57 Kelompok Tani. Sementara untuk halnya usulan bantuan UPH dan juga peralatan penanganan pasca panen pengolahan hasil perkebunan itu ada sebanyak 11 Kelompok Tani di 6 kecamatan. (adv)