KupasKasus.com, Taluk kuantan - PLT Bupati Kuantan  Singingi Suhardiman Amby pimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD dan sekaligus  menerima Piagam WTP dari  kementerian keuangan RI  Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau, Selasa (16/11 2021) di ruang rapat multimedia kantor Bupati Kabupaten kuantan Singingi.

Adapun kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra SE.M.M beserta rombongan, sekretaris Daerah  Kuansing Agus mandar, kepala OPD, Badan,  Kabag. camat , se Kab Kuansing  dengan tema mengawal pemulihan kesehatan untuk bangkit ekonomi Riau.

Dalam arahan PLT Bupati Kuansing Suhardiman amby mengatakan terkait rendahnya serapan pengunaan APBD 2021 di kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan adanya kondisi  yang saat ini, seperti yang kita ketahui bersama apa  yang terjadi di kabupaten Kuantan Singingi dalam beberapa bulan belakangan ini, adanya kedua mantan Bupati dan bupati aktif yang  mengalami proses tindakan  hukum, dan hal itu menjadi pengaruh memperlambat kinerja dari pegawai saat ini, juga terjadinya  kondisi eksistensi kepegawaian saat ini rendah, oleh karena itu,  dalam waktu yang kurang lebih 30 hari kerja tahun ini,  kembali memacu ketinggalan tersebut, saat ini persentase pencapaian hanya  60%,  Suharduman Amby.

"Terima kasih kepada  kementerian keuangan RI  Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau yang telah 10 kali memberikan  WTP secara berturut-turut kepada Kabupaten Kuansing . Serapan anggaran yang belum kita lakukan atau belum terselesaikan agar Lakukan koordinasi dengan BPAKD dan pihak yang berkaitan  secepatnya," tegas Suhardiman. 

Untuk pertemuan seperti ini hendaknya secara  berkala, minimal 3 bulan agar ada rangsangan percepatan,aturan baru,atau sistem kerja yang cepat. 

"Tahun depan harus kita cepat lagi untuk  mengejar, karena pada 2022  bulan Oktober mendatang  Kuansing menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Porprov. Dan sebelumnya bulan  Agustus Agenda iven Pacu Jalur. Jadi kesiapan belanja modal kita harus kira di segerakan. Dan untuk vaksin kita juga harus tingkatkan," jelas Suhardiman Amby.

Dari arahan Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismet Saputra menyimpulkan dari paparannya terkait dari Penyerapan dan pengunaan ABPD tahun 2021 antara lain realisasi pendapatan (64,2%) dan belanja APBD (40.84%) Kabupaten Kuansing masih rendah dan disini di perlukan komitmen tinggi dan ekstra effort bagi seluruh OPD dan untuk memaksimalkan APBD di akhir tahun anggaran 2021. 

Selanjutnya sementara sisa DAK fisik yang tidak dapat dikontrakkan sebesar 9.3 Milyar dan pada sub Bidang perpustakaan Daerah yang belum di salurkan agar segera disampaikan persyaratannya tanggal 21 November 2021 persyaratan penyaluran tahap lll agar disampaikan paling lambat 15 Desembar mendatang.

"Apresiasi untuk Pemkab Kuansing Atas pencapaian realisasi tertinggi dalam angaran dana Desa Di Riau, namun saat ini perlu di tindak lanjuti terhadap 10 desa yang belum menyalurkan tahap ll dan 171 desa yang belum untuk segera menyalurkan dana desa tahap lll," harapnya.

Realisasi belanja penangganan Covid 19  DAU, DBH (19,72%) dan pemulihan ekonomi daerah (10.76%) masih rendah, pandemi Covid 19 belum berakhir .agar dana pemerintah segera dicairkan supaya dapat di manfaat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Program KUR dan UMi  dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.  

"Ada kesempatan ini juga Kanwil DJPB Provinsi Riau dan KPPN selalu terbuka dalam membantu mendorong pencapaian dan peningkatan kualitas APBD dan TKDO diseluruh kabupaten/kota di Riau," pungkasnya. (Neneng)