KupasKasus.com, Rokan Hulu - Acara Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditaja oleh Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 diadakan di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Selasa (12/09/2023).

Hadir dalam acara sosialisasi, para Camat, Kepala Desa dan Organisasi Pegiat Perkebunan Kelapa Sawit di Rokan Hulu.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka akselerasi pencapaian peremajaan sawit rakyat (PSR), diawali dengan revisi Permentan Nomor 03 tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023. Tak hanya itu, turut dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), perusahaan perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi.

Bupati Rokan Hulu Melalui Asisten Bidang Perekenomian dan pembangunan Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyambut baik diselenggarakannya acara sosialisasi peremajaan kelapa sawit rakyat mengingat banyaknya kebun-kebun yang akan perlu untuk diremajakan kembali.

"Luas lahan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 758.813 Ha, 59 % nya didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari perkebunan besar negara dan swasta dan perkebunan rakyat swadaya yang merupakan kebun kelapa sawit rakyat terluas di provinsi Riau," katanya.

Ulya menambahkan Luasnya areal perkebunan tersebut belum sebanding dengan jumlah produksi yang dihasilkan mengingat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pekebun seperti kurangnya permodalan yang dimiliki petani swadaya untuk mengolah lahannya, kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya teknis bertanam kelapa sawit, masih adanya petani yang menggunakan bibit Tidak besar tetapi dari Balai benih dan kurangnya daya beli sarana dan prasarana di lapangan.

Oleh karena itu, Keberadaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) sebagai lembaga pemerintah yang mengelola sumber pendanaan dari pemotongan pajak penjualan CPO kelapa sawit bertugas untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penghimpunan, penyaluran dana penatausahaan dan pertanggungjawaban serta melakukan pengawasan dana peremajaan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana.

"BPDPKS berada di bawah kementerian keuangan RI yang dibentuk sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi perkebunan di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas secara efektif dan efisien," ujarnya.

Lebih lanjut Asisten II menerangkan Progres pelaksanaan peremajaan kelapa sawit perkebunan melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Rokan Hulu dimulai sejak tahun 2017 sampai saat ini dengan total capaian rekomendasi teknis ditjenbun seluas 4,2 juta hektar, realisasinya sampai saat ini telah memasuki tanaman belum menghasilkan tahun ketiga.

Sedangkan pada tahun 2023 target peremajaan kelapa sawit rakyat sebagaimana yang ditargetkan oleh Ditjenbun untuk Kabupaten Rokan Hulu seluas 2000 hektar, capaian penginputan Melalui aplikasi PSR online seluas 348.737 Ha dalam proses kelengkapan dokumen usulan di tingkat pengusul, rendahnya capaian luasan saat ini dikarenakan pengusulan telah merambah dari kebun-kebun swadaya yang secara administrasi legalitas lahan maupun kelembagaan hasil lemah sehingga butuh proses waktu dalam kelengkapan dokumen persyaratannya.

Kemudian kepada Camat serta kepala desa, asisten II Ibnu Ulya mengatakan Ilmu yang diperoleh saat ini kepada masyarakat sehingga dapat memanfaatkan dana tersebut dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan perkebunan CH. Agung Nugroho menyampaikan untuk tahun 2023 peremajaan sawit rakyat (PSR) ditargetkan seluas 1000 hektar, hingga saat ini, calon pekebun PSR yang sudah diverifikasi dan validasi secara online oleh disnakbun sebanyak 326 Hektar yang terdiri dari beberapa kelompok.

Agung mengatakan Untuk pencapaian target PSR ini seperti akan semakin menurun karena banyak kendala yang dihadapi seperti legalisasi lahan dan masyarakat yang belum tertarik.

"Walaupun Anggaran dana hibah untuk peremajaan sawit ini sebesar 30 juta/ha/KTP tetapi masih kurang sampai tanaman menghasilkan kemudian pengerjaan sesuai dengan petunjuk teknis dilaksanakan dengan sistem tumbang serempak sehingga banyak masyarakat yang mengundurkan diri," terangnya.

Oleh karena itu, Agung mengungkapkan beberapa Organisasi Pegiat perkebunan kelapa sawit mengusulkan ke BPDPKS pusat agar dana dinaikkan lagi menjadi 60 juta/Ha. (MCDiskominforohul/Re)