KupasKasus.com, Bangkinang - Keseriusan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dalam mengungkap berbagai kasus dugaan perbuatan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau, umumnya di tanah air RI, elemen anti korupsi itu secara resmi kembali menyampaikan surat permohonan dan/atau permintaan permohonan perkembangan perkara (SP2HP) atas laporan dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2017 dalam pelaksanaan paket proyek pembangunan rumah tahanan (Rutan) Polres Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau, Jum’at (15/02/19).

“Langkah permintaan permohonan perkembangan perkara atau SP2HP seperti ini, merupakan sudah komitmen kami untuk melihat sejauhmana perkembangan pengusutan berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sudah kami sampaikan ke lembaga hukum yang membidangi tindak pidana korupsi”, kata peneliti LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Marlon, SH.

Peneliti LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dalam keterangan Pers menegaskan, kami selalu setia menegakkan kebenaran dalam menyuarakan kejahatan kasus korupsi, meski kami selalu dihambat oleh tindakan kriminalisasi segelintir orang pembela koruptor, namun kami tidak pernah akan mundur dan takut menyuarakan kebenaran, tegas Marlon, SH.

Diketahui, Jum’at (15/02/2019), LSM Komunitas pemberantas Korupsi tingkat DPP, menyambangi Mapolres Kampar untuk mempertanyakan laporan soal indikasi penyimpangan dalam pembangunan rutan Polres Kampar dengan alokasi dana hibah dari APBD tahun 2017 senilai Rp1. 575.296.000,00 atau sebesar Rp1,5 miliar.

Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Anas kepada Wartawan mengatakan, maksud kehadirannya di Polres Kampar untuk menyampaikan surat permohonan perkembangan perkara (SP2HP) atas laporan dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2017 terhadap pelaksanaan pembangunan Rutan Polres Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda tindakan hukum yang diambil oleh pihak Polres Kampar.

“Kasus penyelewengan dana hibah terhadap pembangunan rutan Polres Kampar ini hingga penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan, telah kami laporkan setahun lalu (16 Januari 2018). Namun sampai saat ini (2019-red), belum ada kenjelasan dari pihak Polres Kampar. Maka kedatangan Saya ini (Jum’at-red) ke Polres Kampar, untuk mempertanyakan sejauh mana hasil penyelidikan kasus ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Anas kembali menjelaskan, kegiatan proyek rutan Polres Kampar yang berasal dari sumber biaya APBD Kabupaten Kampar tahun 2017 silam itu, dibangun di sekitar Mapolres Kampar.

Melihat kondisi pembangunannya terbengkalai dan anggaran biaya pembangunannya teindikasi diselewengkan,  maka pihaknya bersama tim bertindak melaporkannya  ke ranah hukum. Namun sangat di sayangkan pihak Polres Kampar terkesan lamban dalam menanganinya.

“Buktinya, laporan kita sudah genap satu (1) lamanya. Namun belum ada perkembangan signifikan. Bahkan saksi dari pelapor (LSM), telah dimintai keterangan sejak bulan Maret tahun 2018 lalu” ungkap elemen anti korupsi, B Anas ini.

Kasi Umum Polres Kampar, Supartini, saat ditanya Wartawan diruang kerjanya, Jum’at (15/02/2019) siang mengatakan, berhubung isi surat dari LSM ini mengenai kasus korupsi, nanti Saya sampaikan dulu sama Kasat Reskrim atau langsung sama pak Kapolres, ujarnya. Sementara itu, Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yudhistira, saat diminta keterangannya melalui via WA (WhatssApp), belum terjawab.

Hingga berita ini terekspost, pejabat teras pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang dipimpin Afdal selaku Kepala Dinas, belum terkonfirmasi. “Pak Kadis maupun kepala bidang kantor ini dan sekretaris, di luar kota semua pak. Kalau hari Jum’at seperti hari ini, orang kantor pada berangkat semua keluar daerah”, ujar salah seorang staf.

Demikian rekanan kontraktor proyek yang disebut-sebut dikomandoi Asep dari CV.Lidya Pratiwi, hingga saat ini kontak person miliknya belum diketahui media hingga sulit dikonfirmasi sebagai status terlapor aktivis. *** (Tim)