Kata Pariyanto Musrenbang ini merujuk pada UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

Dengan demikian pemerintah daerah dilingkup kecamatan laksanakan musrenbang untuk menghimpun program kerja yang telah diajukan oleh wali nagari pada musrenbang kenagarian. Pada Musrenbang RKPD tahun ini memiliki perbedaan dengan Musrenbang sebelumnya dimana musrenbang dilakukan dalam 2 tahap diantaranya Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan.

Meskipun dilaksakan dalam 2 tahap Musrenbang ini pada dasarnya akan membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan nagari/desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kecamatan di wilayah Kabupaten tersebut.

Sedangkan menurut Pariyanto, “pada intinya musrenbang ini harus mengedepankan aspek yang mengutamakan pendidikan, kesehatan serta perekonomian masyarakat. Jadi, program ini harus diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang,” pungkas Pariyanto. (Brando)