Jum'at, 24 09 2021
Follow Us ON :
 
| Tak Butuh Waktu Lama Polsek Kandis Berhasil Mengungkap Perkara Tindak Pidana Curat | | Pemkab Siak Berkomitmen Menyajikan Layanan Informasi Publik Berkualitas | | Bupati Kuansing Andi Putra Tingkatkan Pelayanan Agraria Di Kuansing | | Pejabat Struktural Lapas Muara Enim Memberikan Arahan Warga Binaan | | Sat Resnarkoba Polres Kuansing Bekuk 1 (satu) Pelaku tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu di Kuansing | | Iptu Binsar Samosir: 5 TKI Ilegal diserahkan ke BP2MI untuk dibina dan dipulangkan
 
Kemenkeu Jawab Gugatan Pembatalan Restrukturisasi Jiwasraya
Rabu, 19-05-2021 - 19:00:54 WIB
Kementerian Keuangan buka suara soal gugatan pembatalan restrukturisasi polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 
TERKAIT:
 
  • Kemenkeu Jawab Gugatan Pembatalan Restrukturisasi Jiwasraya
  •  

    Kupaskasus.com - Kementerian Keuangan buka suara soal gugatan pembatalan restrukturisasi polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Gugatan juga dilayangkan ke Menteri BUMN Erick Thohir, Jiwasraya, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan sebenarnya kementerian tidak bisa memberi tanggapan karena gugatan tersebut tengah diperbaiki oleh penggugatnya, yaitu PT Bina Sarana Mekar dan Odilia Francesca ML.

    "Dari Kemenkeu belum ada tanggapan karena gugatan masih dalam perbaikan penggugat sesuai sidang dismissal proses," ujar Rahayu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/5).

    Jiwasraya soal Digugat: Jika Tidak Justru Jadi Utang Piutang
    Selain itu, menurut Rahayu, gugatan yang sebelumnya sudah didaftar di PN Jakarta itu sebenarnya belum disampaikan ke kementerian sebelum diperbaiki.

    "Monggo silakan dicek ke penggugat," imbuhnya.

    Senada, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo juga menyatakan belum tahu menahu soal gugatan ini. Hanya saja, bila nanti sudah diproses, maka OJK akan mengikuti tahapan hukumnya.

    "Sampai saat ini kita belum dapat update mengenai hal ini. Kita akan ikuti setiap tahapan proses hukum," kata Anto.

    Sementara Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso mengatakan perusahaan sudah mengetahui soal gugatan tersebut. Saat ini, proses persidangan pun tengah dijalani dan Jiwasraya sudah merespons.

    "Saat ini dalam proses persidangan, kami sudah didampingi oleh JPN dan kami juga sudah menyiapkan dokumentasinya," ucap Mahelan.

    Kendati begitu, menurutnya, program restrukturisasi polis nasabah sebenarnya tidak salah karena merupakan kebijakan pemerintah. Selain itu, langkah ini juga sudah direstui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari sisi legislator dan OJK selaku regulator melalui pernyataan ketidakberatan atas rencana penyehatan keuangan Jiwasraya.

    Di sisi lain, bila tidak direstrukturisasi, menurutnya, klaim polis justru akan menjadi utang piutang di kemudian waktu. Maka dari itu, Jiwasraya terus menawarkan restrukturisasi kepada para pemegang polis sampai batas akhir 31 Mei mendatang.

    "Apabila pemegang polis tidak melakukan restrukturisasi, maka konsekuensinya akan ditinggalkan di JS dan nantinya bila JS sudah mengembalikan izin operasionalnya, maka akan berubah menjadi utang piutang," jelasnya.

    Gugatan terkait pembatalan program restrukturisasi ini dilayangkan pada 30 April 2021. Gugatan teregistrasi di nomor perkara 111/G/2021/PTUN.JKT. Gugatan menempatkan Menteri BUMN sebagai tergugat I, Jiwasraya tergugat II, Menteri Keuangan tergugat III, dan OJK tergugat IV.

    "Menyatakan batal atau tidak sah restrukturisasi Asuransi Jiwasraya sebagaimana ditetapkan oleh tergugat I dan tergugat II sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dengan Nomor SK 143/MBU/05/2020 & Nomor 227/KMK.06/2020," tulis gugatan tersebut, seperti dikutip redaksi.

    Selain itu, penggugat juga meminta Surat Nomor 00060/S/T/BRS/0121 tertanggal 20 Januari 2021 perihal Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis dinyatakan batal atau tidak sah oleh PN Jakarta. Begitu juga dengan Surat Nomor 00001/S/T/BRS/0121 tertanggal 4 Januari 2021 perihal Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis dan Surat Nomor 00114/S/T/BRS/0221 tertanggal 05 Februari 2021 perihal Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis.

    "Mewajibkan kepada tergugat I dan tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dengan Nomor SK 143/MBU/05/2020 & Nomor 227/KMK.06/2020," terangnya.

    Penggugat juga meminta agar PN Jakarta mewajibkan tergugat I untuk menghentikan program restrukturisasi Jiwasraya. Sementara tergugat II diwajibkan untuk mencabut program restrukturisasi pada polis-polis Jiwasraya.

    Selanjutnya, penggugat meminta pengadilan untuk mewajibkan tergugat I sampai III untuk membayar kerugian yang diderita oleh para penggugat.

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
    Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Kemenkeu Jawab Gugatan Pembatalan Restrukturisasi Jiwasraya
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Tak Butuh Waktu Lama Polsek Kandis Berhasil Mengungkap Perkara Tindak Pidana Curat
    02 Pemkab Siak Berkomitmen Menyajikan Layanan Informasi Publik Berkualitas
    03 Bupati Kuansing Andi Putra Tingkatkan Pelayanan Agraria Di Kuansing
    04 Pejabat Struktural Lapas Muara Enim Memberikan Arahan Warga Binaan
    05 Sat Resnarkoba Polres Kuansing Bekuk 1 (satu) Pelaku tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu di Kuansing
    06 Iptu Binsar Samosir: 5 TKI Ilegal diserahkan ke BP2MI untuk dibina dan dipulangkan
    07 Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden RI di Cilacap
    08 Bupati Kuasing Andi Putra Jangan Kasih Kendor Minta Desa Tetap Waspada
    09 Panglima TNI Apresiasi Keberhasilan Gubri dan Forkopimda Tekan Covid 19 di Riau
    10 Lembaga Adat Kampung Tanjung Kuras Dikukuhkan
    11 Sekda Siak Tinjau Serbuan Vaksinasi TNI - POLRI di RSUD Tengku Rafian Siak
    12 Dewan Pers Datangi Markas Jejak Media Group
    13 Peringati Hari Lalulintas Ke 66 Kapolda Riau Berikan Penghargaan Personel Berprestasi.
    14 Bupati Kuansing Andi Putra Rapat Forkopimda Riau Bersama Panglima TNI Kepala BNPB dan Kabaharkam Pol
    15 Wakil Bupati Asahan Sampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi
    16 Korpri Gelar Sosialisasi Keanggotaan Bersama BPJS Ketenaga Kerjaan Asahan
    17 Bupati Asahan Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksin Covid-19
    18 Vaksinasi Merdeka Candi Polres Demak Tembus 15.000 Peserta
    19 Peringati Hari Lalulintas Ke 66 Kapolda Riau Berikan Penghargaan Personel Berprestasi
    20 Bupati Berharap Kunjungan Menko Marves ke Natuna Membawa Dampak Positif Bagi Daerah
    21 Kodim 0736 Batang Adakan Lomba Tari Kreasi Komsos Kreatif
    22 Besok jadwal Pemeriksaan Kadis ESDM Riau di Periksa Kejari Kuansing
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting