Jum'at, 06 08 2021
Follow Us ON :
 
| Pj. Bupati Muara Enim Kunjungi PT RMK | | Pemkab Inhil Gelar Penandatangan perjanjian Kerjasama Antar OPD | | Wakil Bupati Natuna Laksanakan Gotong-Royong Massal, Kali ini Bersihkan Area Pelabuhan | | Besok, Sidang Tuntutan JPU Kejari Kuansing, Kasus Korupsi Ruang Pertemuan Hotel Kuansing | | Tinjau Vaksinasi Merdeka Candi, Kapolri: Momentum HUT RI jadi Upaya Percepat Vaksinasi | | Alhamdulillah Perekonomian Riau Tumbuh 5,13 Persen pada Triwulan ke II Tahun 2021
 
DPRD Provinsi Riau Menyoroti Pengembalian Dana Bansos Covid -19 Senilai 24 Miliar
Sabtu, 03-07-2021 - 23:59:30 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • DPRD Provinsi Riau Menyoroti Pengembalian Dana Bansos Covid -19 Senilai 24 Miliar
  •  

    KupasKasus.com, Pekanbaru - DPRD Riau menyoroti pengembalian dana Bansos COVID-19 senilai Rp 24 miliar dari Pemkab Rokan Hilir (Rohil). Dewan menilai Dinas sosial (Dinsos) setempat tak serius bekerja.

    Hal itu diungkap Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Rokan Hilir (Rohil) Husaimi Hamidi. Ia menilai kurangnya koordinasi antara Pemprov Riau dan Pemkab Rohil terkait penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 menjadi faktor permasalahan.

    Imbasnya, Rp24 miliar dana Bansos COVID-19 terpaksa dikembalikan ke kas daerah.

    "Salah satu yang kita soroti terkait bantuan sosial COVID-19 di Rohil. Dimana Pemkab Rohil mengembalikan dana ke Provinsi senilai Rp24 miliar lebih, tidak jadi disalurkan ke masyarakat karena ada data ganda penerima bantuan. Kita nilai ini merupakan bentuk ketidakseriusan Dinsos dalam bekerja, sementara masyarakat menangis meminta uang. Tapi uang yang sudah ada, justru tidak tersalurkan," kata Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Jumat (02/07).

    Ia melanjutkam, data ganda penerima Bansos jadi kendala penyaluran bantuan COVID-19. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penerima bansos tidak boleh terdaftar sebagai penerima bantuan dari program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    "Karena menurut BPKP yang double itu tidak boleh. Makanya penting pembinaan dari Pemprov Riau. Kan Pemprov ini sebagai pembina, pemkab yang punya masyarakatnya. Jadi jangan dibiarkan yang salah itu salah. Harus ada pembinaan dari Provinsi kepada daerah" ucap Ketua Komisi III DPRD Riau itu.

    Dana senilai Rp24 miliar harus kembali ke kas daerah, menurutnya, sangat merugikan masyarakat.

    "Kita berharap nanti melalui APBD-Perubahan uang yang Rp24 miliar lebih balik lagi ke Rohil dengan metode yang berbeda. Tentu yang sesuai dengan aturan," paparnyapolitisi PPP itu.(Adv)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
    Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Provinsi Riau Menyoroti Pengembalian Dana Bansos Covid -19 Senilai 24 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pj. Bupati Muara Enim Kunjungi PT RMK
    02 Pemkab Inhil Gelar Penandatangan perjanjian Kerjasama Antar OPD
    03 Wakil Bupati Natuna Laksanakan Gotong-Royong Massal, Kali ini Bersihkan Area Pelabuhan
    04 Besok, Sidang Tuntutan JPU Kejari Kuansing, Kasus Korupsi Ruang Pertemuan Hotel Kuansing
    05 Tinjau Vaksinasi Merdeka Candi, Kapolri: Momentum HUT RI jadi Upaya Percepat Vaksinasi
    06 Alhamdulillah Perekonomian Riau Tumbuh 5,13 Persen pada Triwulan ke II Tahun 2021
    07 Polres Demak Gelar Vaksinasi Merdeka Candi, Targetkan 4000 Dosis Perhari
    08 Tinjau Vaksinasi Merdeka Candi, Panglima TNI Target 1 Juta Per Hari
    09 Dinilai Tetap Bugar Meski di Tengah Pandemi, Ini Rahasia Gubri H Syamsuar
    10 Kuasa Hukum Berang, Polsek Tampan Sebut Bukti Berkas Kepemilikan Klien Dianggap Sampah?
    11 Dua Pegawai Ilok Nian Dapat Penghargaab dari Kalapas Muara Enim
    12 Rahma Bersama Asosiasi Perbankan Serahkan Bantuan kepada Pedagang Kaki Lima Bintan Center
    13 Percuma Kita Memiliki Anggaran, Ansar Ahmad Minta Rencana Kerja OPD Tahun 2022 Harus Tepat Sasaran
    14 Wabup Mohon Presiden Intruksikan Menteri LHK Lindungin Hutan Lindung dari Ilegal Loging
    15 Wabup Husni, "Ini bukan akhir, teruslah belajar dan berusaha".
    16 Pemkab Inhil Gelar Rakoor SMPEI atau Manajemen Pengelolaan Ekosistem Gambut berkelanjutan
    17 Pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI) Bupati Siak Alfedri Berharap ISORI Mem
    18 Pangdam IV/Diponegoro : Pilih Calon Prajurit yang terbaik untuk Kemajuan Angkatan Darat
    19 Dinas PUPR Kota Pekanbaru Normalisasi Sungai Sibam
    20 Hadiri Pelantikan ISEI Komisariat UIN Suska Riau, Gubernur H Syamsuar Ajak Ciptakan Usaha Kreatif
    21 Penyegaran Anggota Polri, Ini Daftar Mutasi Pejabat Polres Demak
    22 Kalapas Muara Enim Herdianto Luncurkan Internalisasikan Core Values ASN Berahlak
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting