Kamis, 21 Oktober 2021
Follow Us ON :
 
| Kepala Inspektorat Tuba Dr. Untung Widodo serta Sektris BPKAD Arya menghadiri secara virtual pembuka | | Mempringati Haru Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKBG) ke-69 | | Kalapas Dan Ketua DPW Lapas Muara Enim Bagikan 65 Paket Sembako dan Paket New Normal Kit | | Polres Rohul OTT Kades Sita Uang 20 Juta Hasil Pungli Pengurusan SKRT dan SKGR | | Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Dampingi Menkopolhukam RI Silaturahmi ke Universitas Diponegoro | | Buka Apkasi Otonomi Expo 2021 Presiden Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor
 
Klien Didakwa Langgar UU Perbankan, Kuasa Hukum Sebut JPU Adanya Kekeliruan
Selasa, 10-08-2021 - 22:48:36 WIB
Kantor Hukum Topan Meiza Romadhon, SH, MH Law Firm and Partners selaku Kuasa Hukum PT. Pengembangan Investasi Riau (PT. PIR) dan PT
TERKAIT:
 
  • Klien Didakwa Langgar UU Perbankan, Kuasa Hukum Sebut JPU Adanya Kekeliruan
  •  

    Kupaskasus.com, Pekanbaru - Kantor Hukum Topan Meiza Romadhon, SH, MH Law Firm and Partners selaku Kuasa Hukum PT. Pengembangan Investasi Riau (PT. PIR) dan PT. Pembangunan Daerah  Riau Kepri (PT. BDRK), yang beralamat di Komplek Sudirman Bisnis Center Pekanbaru menggelar Konferensi Pers, Senin (09/08/21).

    Penasihat hukum PT. PIR dan PT. BDRK itu, dalam konferensi persnya menjelaskan tentang persoalan kliennya. Pasalanya, permasalahan PT PIR dan PT BMI. Dimulai perjanjian akad murabahahnya hingga saat ini belum pernah diketemukan dokumen objek Akad atau barangnya.

    "Bahkan sudah beberapa kali pertemuan dengan Direksi Perusahaan Investasi milik Riau yang memegang jabatan saat ini, seluruhnya mengaku tidak pernah melihat dokumen objek akad atau barangnya, sebagaimana yang semestinya," katanya.

    Ia menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 14, bahwa pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntunganya yang disepakati.  Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 4 point 2 dan UU NO 21 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Perbankan Syariah, PT.BMI di duga telah melakukan tindak pidana perbankan dalam akad Murabaha antara PT.PIR dengan PT BMI sesuai pasal 63 ayat 2 point b UU NO 21 Tahun 2008, terang Topan.

    "Semoga pihak terkait terutama Pemerintah Provinsi Riau hendaknya bergandengan tangan mengembalikan hak PT.PIR," harapnya.

    Lebih lanjut dijelaskan, kasus PT.Bank Pembangunan Riau Kepri ini telah banyak menjadi sorotan orang, yang sekarang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam proses mitigasi resiko kredit bagi Bank, setiap kredit debitur wajib diasuransikan.

    "Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Riau Kepri telah mengubah sistim asuransi langsung (Direct) ke penggunaan pialang broker (pialang asuransi). Dan Jajaran PT Bank Pembangunan Riau Kepri Pekanbaru telah menyeleksi dan menunjuk 4 (empat) perusahaan pialang asuransi. Atas Dasar itulah maka Tanggal 5 Maret 2018 DIRUT PT Bank Pembangunan Riau Kepri menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)," pungkasnya.

    Berdasarkan amanat dan perintah dari SE Otoritas Jasa Keuangan No 33/SEOJK/2016 Tanggal 1 September 2016 Bab II Penerapan Manajemen Resiko Dalam rangka BANCASSURANCE Huruf A angka 2 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 Tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. Dan hal inilah kami anggap dugaan kekeliruan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam rumusan dakwaannya jika terdakwa melanggar tindak pidana dalam undang undang Perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a sebagai dakwaan pertama dan Pasal 49 ayat (2) huruf b sebagai dakwaan kedua, sebut Topan Meiza Romadhon SH MH.

    "PT PIR memiliki alasan untuk melakukan segala upaya hukum melawan PT BMI ke pihak yang berwenang atas dugaan jual beli tanpa barang, selanjutnya mengenai permasalahan hukum atas 3 (tiga) terdakwa yang merupakan pimpinan di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri terkait fee Based Income bagi kami ini masih merupakan hal yang harus dibuktikan dalam proses Persidangan karena ini merupakan perkara perdana di jagad Hukum Indonesia. Dan kami sebagai penasihat hukum bagi para mantan Pimpinan Cabang PT Bank Riau Kepri tersebut masih berkeyakinan para mantan Pimpinan tersebut tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.
    Kami menghimbau kepada seluruh pihak terkait permasalahan PT Bank Riau Kepri untuk benar benar melakukan analisa secara historis sesuai keilmuan yang dimiliki, agar kesimpulan hukum yang di publish sesuai dengan kaidah kebenaran," tutup Topan sambil mengakhiri konferensi pernya.(Firman/Pekanbaru)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
    Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Klien Didakwa Langgar UU Perbankan, Kuasa Hukum Sebut JPU Adanya Kekeliruan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kepala Inspektorat Tuba Dr. Untung Widodo serta Sektris BPKAD Arya menghadiri secara virtual pembuka
    02 Mempringati Haru Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKBG) ke-69
    03 Kalapas Dan Ketua DPW Lapas Muara Enim Bagikan 65 Paket Sembako dan Paket New Normal Kit
    04 Polres Rohul OTT Kades Sita Uang 20 Juta Hasil Pungli Pengurusan SKRT dan SKGR
    05 Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Dampingi Menkopolhukam RI Silaturahmi ke Universitas Diponegoro
    06 Buka Apkasi Otonomi Expo 2021 Presiden Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor
    07 Bupati Natuna Buka Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Natuna Digital Desa Cerdas dan APM
    08 Alumni Akabri 99 Riau Peduli Salurkan 1000 Bansos Dan Gelar 1000 Vaksinasi
    09 Razia Tempat Hiburan Malam Polisi Amankan Belasan Wanita Pemandu Karaoke
    10 Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing Buka Secara Resmi Musda- Rakerda PABPDSI Kabupaten Kuansing
    11 Kajari Kuansing Optimis Kasus Hotel Kuansing dan Pasar Modern Tuntas Tahun Ini dan ditetapkan tersan
    12 Alumni Akabri 99 Riau Peduli Salurkan 1000 Bansos Dan Gelar 1000 Vaksinasi
    13 Domestika Rizona Ketuai Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kuansing 2021-2026
    14 Satgas Yonif 410/Alugoro Bawa Misi Menjaga Kedaulatan Perbatasan RI - PNG Di Papua
    15 Rayakan Peringatan Maulid Nabi Bersama BKMT Gubernur Ajak Masyarakat Teladani Nabi
    16 Anggota Bermasalah Pecat!!!! LGS Dukung Tindakan Tegas Kapolri
    17 Tutup MTQ ke XIX Kecamatan Kandis Alfedri Berharap dengan MTQ ini menumbuhkan Manusia Qurani
    18 Serahkan zakat secara langsung Wabup Husni Sampaikan 2 Pesan kepada Mustahik
    19 Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
    20 Khususnya Turjawali Tsabhara Dituntut Memiliki Fisik yang Sehat dan Kuat serta Skill yang Mumpuni
    21 Polres Karimun Secara Rutin Melaksanakan giat Vaksinasi kepada Warga Diseputaran Pos Polairud kolong
    22 Kasdam IV/Diponegoro Dan Forkopimda Jateng Berikan Apresiasi Tinggi Kepada Akabri 1999
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting