Kupaskasus.com, Pekanbaru - Dalam rangka memperkuat sinergitas kerja sama pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Siak.di aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Jum’at, (24/09/2021).

Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala daerah yang berkepentingan yaitu Bupati Bengkalis, Kasmarni, Bupati Indragiri Hilir, H.M. Wardan, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Bupati Kepulauan Meranti H.M. Adil, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, S.H.,M.H., dan Bupati Siak Drs. H Alfedri, M.Si.

Arahan dalam kegiatan ini, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Rizal Suhaili mengatakan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan Kerjasama pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Dengan kesepahaman yang dijalin, diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Perwakilan BPKP dengan Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel dapat terwujud,” ucapnya

Semetara itu dalam sambutannya Bupati Siak Drs H Alfedri mendukung dengan kegiatan yang baik kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten siak. "tentunya kami atas nama pemerintah kabupaten siak  mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas terjalinnya nota kesepakatan ini mudah mudahan memberikan peningkatan kinerja di Pemerintah Kabupaten siak,” ucap Alfedri.

"Bagi saya kerja sama ini sudah lama terjalin kerja samanya dari saya menjadi kabag keuangan di Tahun 2005 dari awal dulu kami sudah berdampingan dengan BPKP sampai sekarang pembinaan pembinaan kami rasakan cukup membantu penyajian tata kelola keuangan yang baik,” tambah Alfedri.

Harapan kami dimasakan datang mudah mudahan dengan perpanjangan kesepakatan ini bisa meningkatkan kwaliti dari sisi laporan keungan daerah internal pengadaan barang dan jasa dan juga termasuk tata kelola keungan desa mudah mudahan bisa membimbing kami menuju coffret government,” tutup Bupati Siak Alfedri.(r/sh.s)