KupasKasus.com, Pekanbaru - DPRD Pekanbaru melaksanakan Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, beberapa waktu lalu.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT dan Tengku Azwendi Fajri SE.

Plt Asisten III Setdako Pekanbaru Dedi Gusriadi mewakili Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dalam hal ini menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPRDKota Pekanbaru.

Dedi menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRDPekanbaru. Mulai dari pembangunan infrastruktur, inflasi, janji, jalan rusak, hingga yang menjadi keluhan masyarakat banyak

"Ada masalah inflasi, pembangunan, banjir, jalan rusak itu dipertanyakan fraksi-fraksi DPRD. Termasuk galian-galian yang bikin heboh dan membuat resah masyarakat, baik itu IPAL maupun PDAM," kata Dedi.
Dalam jawaban pemerintah ini, pengerjaan galian PDAM menjadi salah satu pertanyaan yang menjadi isu sentral dari pandangan fraksi umum DPRD Pekanbaru.

"(Galian) IPAL sudah mau selesai, sekarang muncul galian PDAM. Itulah akibat dari pembangunan, tapi semua akibat pembangunan ini tanggungjawab merupakan perusahaan itu sendiri," terangnya.

Dedi menerangkan, pipa-pipa PDAM tersebut mesti diganti dengan pipa baru mengingat kondisinya sudah berkarat dan lama.

"Memang, kehendaknya begitu apalagi PDAM ini sudah ada sejak tahun 1970-an, pipa-pipanya sudah ada dibawah. Kalau pipanya tidak diganti semua, percuma saja kita melakukan kerjasama antara PDAM dengan pihak ketiga, jadi pipa-pipa itu harus diganti baru karena pipa dari tahun 70-an itu sudah berkarat, tidak cocok lagi," jelasnya.
Dengan adanya pengerjaan pipa PDAM, Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait akan terus berupaya meminimalisir gangguan-gangguan di lapangan supaya lalu lintas tidak terganggu.


"Kita minta PDAM yang bekerjasama dengan pihak ketiga ini tolong jangan sampai mengganggu lalu lintas. Mana yang rusak itu cepat ditimbun, cepat dipadatkan, bila perlu cepat diaspal ulang sehingga masyarakat tidak merasa terganggu," tutup Dedi.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan bahwa program prioritas dan program unggulan Pemko Pekanbaru tetap dimasukkan dalam aanggaran tambahan di APBD Perubahan 2023. Yakni seperti penanganan banjir, sampah dan jalan rusak. Termasuk, program UHC dan lainnya.

"Yang jelas, APBD-P 2023 ini salah satunya itu program UHC, santunan kematian, dokter on call, kemudian ada hutang tunda bayar juga dimasukkan lalu ada juga tunggakan soal lampu jalan, jadi ada beberapa poin-poin. Termasuk perbaikan jalan dan sampah," ujarnya.
Sabarudi menambahkan, setelah Paripurna Jawaban Pemerintah ini rencananya Banggar DPRD Pekanbaru akan melakukan rapat finalisasi dengan TAPD. "Ya, Insya Allah besok kita (Banggar) masih ada rapat sebelum ketok palu nanti," sebutnya.

Pengesahan APBD Perubahan 2023 dijadwalkan pada Rabu, 27 September 2023 esok. "Target kita insya allah ya tanggal 27 September 2023 ketok palu APBD-P 2023," tutup Politisi PKS ini.

Sekadar gambaran, DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah menandatangi KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 2,890 Triliun. Jumlah ini naik sekitar Rp 191 Miliar, dari APBD Murni Pekanbaru 2023 yang ditetapkan Rp 2,699 Triliun. (Galeri Foto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456 Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)

	Berita Lainnya :
	DRPD Gelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi, Terkait APBD-P Pekanb