KupasKasus.com, Pekanbaru - Bupati Kuansing, H Suhardiman Amby di dampingi Sekda, H Dedy Sambudi serta Wakil Ketua DPRD, Juprizal, SE mengapresiasi arahan yang di sampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Riau, khususnya terkait pengelolaan dana desa dan BUMDes di Kuansing.

Hal itu di sampaikan Bupati, H Suhardiman Amby usai menerima LHP BPK RI, Jumat (22/12/23) di Pekanbaru.

Pada acara yang dihadiri Gubernur Riau, H Edy Natar Nasution, Wakil Ketua DPRD Riau, H Hardianto serta beberapa Bupati / Walikota Se Riau, Kepala BPK Perwakilan RI, Jariyatna, SE, MM, Ak, CPA, CSFA, CPSAK pada kesempatan yang sama juga mengapresiasi peran Kepala Daerah dan DPRD, yang sangat atensi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terkait 11 item pemeriksaan, baik di Provinsi maupun kabupaten kota di Riau.

"Namun Jariyatna menyampaikan sejumlah catatan penting, terhadap barang jasa misalnya , masih di temukan kekurangan volume, namun sudah dilakukan pengembalian. Sementara untuk masalah pajak daerah, diharapkan ada SOP yang lebih jelas sehingga lebih terukur," ujar Jariyatna.

Aplikasi pajak di Bapenda, diharapkan terus berbenah, sedangkan untuk stunting sudah mulai membaik. Namun rencana aksi di daerah, harus lebih baik terutama masalah data dan penganggaran, imbuhnya.

"Terkait dana dea, di harapkan ada aturan dari Bupati tentang tata kelola keuangan desa termasuk BumDes," tutupnya.

Menyikapi arahan yang di sampaikan BPK RI Perwakilan Riau, Bupati Kuansing H Suhardiman Amby menyambut baik, arahan BPK RI Perwakilan Riau karena tidak hanya pengawasan, namun juga out put dari masalah yang terjadi seperti tata kelola Dana Desa dan BumDes.

"Kita akan segera eksekusi arahan tersebut, sesuai arahan Kepala BPK RI Perwakilan Riau," pungkasnya.