KupasKasus.com, Pekanbaru - Usai dilantik oleh Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (29/2/2024) lalu. Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto langsung tancap gas “berburu” jalan rusak yang ada di kota Pekanbaru, Sabtu (2/3/2024).

Beberapa jalan rusak yang ditinjau Pj Gubri diantaranya yakni Jalan Parit Indah, Juanda, Ahmad Yani dan juga Jalan Cipta Karya. jalan ini sempat viral karena rusak parah dan sangat mengganggu masyarakat yang melintas. Agar bisa segera diperbaiki, Pemerintah provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru sepakat untuk mengalihkan status kewenangan jalan tersebut dari jalan Pemko Pekanbaru menjadi jalan provinsi.

“Setelah saya dilantik, saya sampaikan salah satu program utama saya yakni memperbaiki jalan rusak. Seperti yang ada di kota Pekanbaru ini, karena Pekanbaru merupakan wajah provinsi Riau,” katanya.

Disebutkan Pj Gubri, kalau hanya mengandalkan Pemko Pekanbaru untuk memperbaiki jalan tentu memerlukan waktu lama. Karena kondisi keuangan Pemko Pekanbaru juga cukup terbatas.

“Karena itu mau tak mau harus kita selesaikan, saat ini proses administrasi penyerahan jalan juga sedang digesa. Total ada 16 ruas jalan di Pekanbaru yang diambil alih provinsi,” sebutnya.

Pihaknya berharap, jika administrasi pengalihan jalan sudah selesai maka perbaikan akan langsung dilakukan. Sehingga saat Idul Fitri nantinya jalan-jalan di Kota Pekanbaru sudah nyaman dilintasi oleh masyarakat.

“Targetnya tahun ini perbaikan jalannya sudah selesai, setelah ini kami akan rapat bersama TAPD untuk membahasnya,” tegasnya.

Warga Apresiasi Langkah Cepat Pj Gubri

Sementara itu salah seorang warga jalan Cipta Karya Taufik (45) yang ditemui di lokasi peninjauan jalan rusak mengapresiasi langkah yang dilakukan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto tersebut. Menurutnya, persoalan jalan rusak ini memang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

“Awalnya tasi saya lihat kenapa ramak-ramai di jalan. Ternyata pak Gubernur meninjau untuk memperbaiki jalan rusak. Ini baru pemimpin, jangan hanya dikantor, tapi harus turun mendengar keluhan masyarakat,” papar Taufik.