KupasKasus.com, Pekanbaru - Pengusutan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan proyek DAK-Penugasan pembangunan instalasi rawat inap THT (IRNA) dua lantai  yang berlokasi di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sepertinya akan berbuntut panjang.

Dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dua pekan lalu, telah memeriksa kondisi pembangunan sesuai aduan elemen/LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, (08/03/2019) sebelumnya. Namun TP4D dan Tipikor didesak untuk segera membentuk Tim Kerja (Timja) mengusut dan menyelidiki proyek yang dibiayai uang negara melalui dana alokasi khusus (DAK-Penugasan) tahun 2018 senilai Rp10.367.767,489 atau sebesar Rp10,3 miliar itu, karena kondisi pembangunannya terlihat asal jadi dan diduga tidak sesuai dengan kriteria teknis.

Hal itu disampaikan ketua elemen/Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI), Martinus didampingi Sekretaris TOPAN-RI, Suriani, Jum’at (29/03) kemaren di Pekanbaru.

Mereka menilai kasus dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan IRNA Selasih Pangkalan Kerinci dua (2) lantai yang dilaporkan penggiat aktivis anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (08 Maret 2019) lalu, layak diusut untuk dilakukan peyelidikan/ penyidikan oleh TP4D dan aparat tindak pidana korupsi (Tipikor) lebih lanjut.

Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) merekomendasikan kepada Kejaksaan, Polri dan KPK untuk mengungkapkan secara menyeluruh terhadap sistem yang korup secara menyeluruh dalam kegiatan proyek DAK-Penugasan pembangunan gedung kesehatan dua lantai tahun 2018 lalu tersebut," kata Martinus.

Selain kondisi bangunan yang pengerjaannya terlihat terbengkalai dilapangan, tim investigasi redaksi dari beberapa media Pers maupun elemen masyarakat (anti korupsi), menemukan item-item pekerjaan yang dilakukan seperti ukuran dan jenis pemasangan besi pada balok sllof maupun tangga beton bangunan, termasuk mutu dan volume cor balok sllof dan tiang bangunan, diduga tidak sesuai dengan perencanaan/kontrak kerja dan RAB.

Atas kejadian yang diduga mengarah pada potensi kerugian daerah dan Negara miliar rupiah tersebut, LSM PEPARA-RI tingkat DPP, mendesak TP4D dan Tipikor Polda Riau termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera membentuk tim kerja megusut dan menyelidiki pembangunan yang dibiayai dana alokasi (DAK-Penugasan) yang diduga sarat penyimpangan tahun 2018 lalu itu.

“Kami dari LSM PEPARA-RI, mendesak TP4D dan Tipikor Polda Riau bersama lembaga anti rasuah atau KPK segera bertindak membentuk tim kerja menyelidiki faktor terjadinya dugaan permainan dalam pembangunan gedung kesehatan atau INAP dua lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018 yang bermasalah tersebut,” desak Martin.

Langkah PEPARA-RI mendesak penegak hukum segera mengusut kegiatan proyek yang diduga bermasalah itu, karena sudah mendapat perhatian serius publik. “Mengingat masalah ini sudah jadi sorotan luas publik selama ini. Aparat hukum harus segera bertindak untuk mengusut sebab akibat terjadinya persoalan penyimpangan yang mengarah pada kerugian Negara miliar rupiah itu.” tandas Martin

Meski proses pelaksanaan proyek pembangunan instalasi rawat inap THT (IRNA) di RSUD Selasih itu diawasi oleh TP4D dari Kejari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka TP4D harus kita ikut sertakan mengusut. Kalau tidak berani, berarti pihak TP4D bentukan pemerintah Presiden RI, Jokowi itu, terkesan ada bermain, kata Martin .  

Lebih lanjut Martin kepada Wartawan mengatakan, LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, bersama rekan-rekan LSM lainnya, sudah mencium dugaan bau kurang sedap tentang proyek pembangunan gedung kesehatan “INAP” dua lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018 itu muali dari proses tender, sampai dalam tahap pelaksana pembangunannya dilapangan, tudingnya

Dugaan permainan itu sebut Martin, melibatkan oknum ULP, RSUD, Dinas Kesehatan setempat bersama kontraktor PT Satria Lestari Multi dan konsultan pengawas. Sehingga semuanya harus diusut dan segera dibawa ke meja hijau. desak Martin lagi.

Plt kepala dinas kesehatan (Diskes) Pelalawan, Asril, kepada Wartawan dikantornya, Kamis (28/03) membenarkan, dalam kurun seminggu lalu, badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau telah memeriksa kondisi pembangunan instalasi rawat INAP dua (2) lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci yang diduga asal dikerjakan oleh kontraktor PT. Satria Lestari Multi dibawahi oleh Asep Suparman selaku ceo-nya PT. Satria Lestari Multi itu. Namun Plt Kadiskes, Asril irit untuk memberikan keterangan.

“Maaf, saya tak bisa mengomentari masalah yang terjadi terhadap pembangunan INAP Selasih itu. karena itu proyek tanggungjawab penuh pihak RSUD, dan bukan kami di dinas kesehatan. Seminggu lalu memang, pihak BPK ada turun memeriksa kondisi pembangunan proyek itu. Namun saya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan disini, tak bisa memberikan keterangan jika kawan-kawan dari Wartawan mempertanyakan soal kenapa fisik pembangunan yang sudah dilaksanakan kontraktor seperti itu dilapangan. Karena kami dinas kesehatan ini, hanya pihak yang di PA-kan atau pengguna anggaran sebagaimana bukti SK kami yang kami peroleh, kata Asril

Perlu Saya sampaikan tutur Asril, dalam pembangunan proyek itu kami atau Saya hanya pihak yang diundang pada saat rapat pemutusan kontrak terhadap kontraktor minggu lalu. Artinya, yang paling bertanggungjawab dalam pembangunan itu, pihak RSUD bersama PPK atau KPA dan kontraktor pelaksana. Jadi kesemua masalah yang dipertanyakan ke Saya itu tadi, Saya minta rekan-rekan media agar Budiaman selaku PPK dan KPA-nya saja dijumpai untuk konfirmasi, tutur Plt Kadiskes Pelalawan.

Budiaman yang disebut-sebut sebagai PPK dan KPA proyek yang dihubungi Wartawan dari tempat yang sama, tak mau memberikan keterangan. “Saya tak bisa memberikan keterangan mengenai proyek INAP yang di RSUD itu. Kalau mau konfirmasi, melalui kepala dinas kesehatan saja. Karena juru bicara Saya di proyek itu, dia kepala dinas”, sebut Yanmed Budiaman.

“Lancang kali dia kalau bicara. Kok kepala dinas jubirnya? padahal Budiaman itu hanya seorang PPK atau KPA di proyek itu” ucap Asril membantah pernyataan Budiaman kepada Wartawan.

Dengan tegas Asri kepada media mengatakan, “Kalau masalah proyek pembangunan INAP RSUD itu tetap berlanjut diproses oleh penegak hukum, saya pun tak ada terlibat. Karena semua masalah yang terjadi, mereka di RSUD termasuk Budiaman itu tadi yang bertanggungjawab, ujarnya

Ditempat terpisah, Direktur RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, Zul Anwar saat dihubungi media, mengaku kurang sehat badan, sehingga belum bisa memberikan keterangan. “Kalau masalah proyek pembangunan INAP tahun 2018 kemaren itu yang dipertanyakan, langsung saja ke pak Budiaman. badan saya sampai sekarang ini kurang sehat karena masih sakit”, katanya.

Rekanan kontraktor, Asep Suparman saat via hendphon miliknya dihubungi Wartawan, tak diangkat. Bahan konfirmasi via SmS yang diterima pun tak dijawab pertanyaan Wartawan. *(red/mn/dg)*