Minggu, 19 Mei 2024
Follow Us ON :
 
| Kapolri dan Panglima TNI Melihat Langsung Kesiapan Venue GWK | | Polri Paparkan Kesiapan Pengamanan dalam Rakor Panitia Nasional WWF | | Pengamanan Pelabuhan Padangbai Bali Diperketat Jelang WWF 2024 | | Simulasikan Pengamanan WWF, TNI-Polri Gelar TFG Gabungan | | Ditpolairud Polda Bali Siagakan Dua Kapal dan Tiga Helikopter Amankan KTT WWF | | Bergengsi, Desa Pardomuan Tapsel Wakili Sumut Lomba di HKG PKK ke-52
 
Dikonfirmasi Budiaman PPK dan KPA Sebut Juru Bicara Saya di Proyek Itu, Kepala Dinas Kesehatan
TP4D Kejari dan Tipikor Didesak Segera Usut Proyek DAK Pembangunan IRNA RSUD Selasih Pelalawan
Sabtu, 30-03-2019 - 12:17:19 WIB

TERKAIT:
   
 

KupasKasus.com, Pekanbaru - Pengusutan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan proyek DAK-Penugasan pembangunan instalasi rawat inap THT (IRNA) dua lantai  yang berlokasi di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sepertinya akan berbuntut panjang.

Dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dua pekan lalu, telah memeriksa kondisi pembangunan sesuai aduan elemen/LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, (08/03/2019) sebelumnya. Namun TP4D dan Tipikor didesak untuk segera membentuk Tim Kerja (Timja) mengusut dan menyelidiki proyek yang dibiayai uang negara melalui dana alokasi khusus (DAK-Penugasan) tahun 2018 senilai Rp10.367.767,489 atau sebesar Rp10,3 miliar itu, karena kondisi pembangunannya terlihat asal jadi dan diduga tidak sesuai dengan kriteria teknis.

Hal itu disampaikan ketua elemen/Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI), Martinus didampingi Sekretaris TOPAN-RI, Suriani, Jum’at (29/03) kemaren di Pekanbaru.

Mereka menilai kasus dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan IRNA Selasih Pangkalan Kerinci dua (2) lantai yang dilaporkan penggiat aktivis anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (08 Maret 2019) lalu, layak diusut untuk dilakukan peyelidikan/ penyidikan oleh TP4D dan aparat tindak pidana korupsi (Tipikor) lebih lanjut.

Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) merekomendasikan kepada Kejaksaan, Polri dan KPK untuk mengungkapkan secara menyeluruh terhadap sistem yang korup secara menyeluruh dalam kegiatan proyek DAK-Penugasan pembangunan gedung kesehatan dua lantai tahun 2018 lalu tersebut," kata Martinus.

Selain kondisi bangunan yang pengerjaannya terlihat terbengkalai dilapangan, tim investigasi redaksi dari beberapa media Pers maupun elemen masyarakat (anti korupsi), menemukan item-item pekerjaan yang dilakukan seperti ukuran dan jenis pemasangan besi pada balok sllof maupun tangga beton bangunan, termasuk mutu dan volume cor balok sllof dan tiang bangunan, diduga tidak sesuai dengan perencanaan/kontrak kerja dan RAB.

Atas kejadian yang diduga mengarah pada potensi kerugian daerah dan Negara miliar rupiah tersebut, LSM PEPARA-RI tingkat DPP, mendesak TP4D dan Tipikor Polda Riau termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera membentuk tim kerja megusut dan menyelidiki pembangunan yang dibiayai dana alokasi (DAK-Penugasan) yang diduga sarat penyimpangan tahun 2018 lalu itu.

“Kami dari LSM PEPARA-RI, mendesak TP4D dan Tipikor Polda Riau bersama lembaga anti rasuah atau KPK segera bertindak membentuk tim kerja menyelidiki faktor terjadinya dugaan permainan dalam pembangunan gedung kesehatan atau INAP dua lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018 yang bermasalah tersebut,” desak Martin.

Langkah PEPARA-RI mendesak penegak hukum segera mengusut kegiatan proyek yang diduga bermasalah itu, karena sudah mendapat perhatian serius publik. “Mengingat masalah ini sudah jadi sorotan luas publik selama ini. Aparat hukum harus segera bertindak untuk mengusut sebab akibat terjadinya persoalan penyimpangan yang mengarah pada kerugian Negara miliar rupiah itu.” tandas Martin

Meski proses pelaksanaan proyek pembangunan instalasi rawat inap THT (IRNA) di RSUD Selasih itu diawasi oleh TP4D dari Kejari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka TP4D harus kita ikut sertakan mengusut. Kalau tidak berani, berarti pihak TP4D bentukan pemerintah Presiden RI, Jokowi itu, terkesan ada bermain, kata Martin .  

Lebih lanjut Martin kepada Wartawan mengatakan, LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, bersama rekan-rekan LSM lainnya, sudah mencium dugaan bau kurang sedap tentang proyek pembangunan gedung kesehatan “INAP” dua lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018 itu muali dari proses tender, sampai dalam tahap pelaksana pembangunannya dilapangan, tudingnya

Dugaan permainan itu sebut Martin, melibatkan oknum ULP, RSUD, Dinas Kesehatan setempat bersama kontraktor PT Satria Lestari Multi dan konsultan pengawas. Sehingga semuanya harus diusut dan segera dibawa ke meja hijau. desak Martin lagi.

Plt kepala dinas kesehatan (Diskes) Pelalawan, Asril, kepada Wartawan dikantornya, Kamis (28/03) membenarkan, dalam kurun seminggu lalu, badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau telah memeriksa kondisi pembangunan instalasi rawat INAP dua (2) lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci yang diduga asal dikerjakan oleh kontraktor PT. Satria Lestari Multi dibawahi oleh Asep Suparman selaku ceo-nya PT. Satria Lestari Multi itu. Namun Plt Kadiskes, Asril irit untuk memberikan keterangan.

“Maaf, saya tak bisa mengomentari masalah yang terjadi terhadap pembangunan INAP Selasih itu. karena itu proyek tanggungjawab penuh pihak RSUD, dan bukan kami di dinas kesehatan. Seminggu lalu memang, pihak BPK ada turun memeriksa kondisi pembangunan proyek itu. Namun saya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan disini, tak bisa memberikan keterangan jika kawan-kawan dari Wartawan mempertanyakan soal kenapa fisik pembangunan yang sudah dilaksanakan kontraktor seperti itu dilapangan. Karena kami dinas kesehatan ini, hanya pihak yang di PA-kan atau pengguna anggaran sebagaimana bukti SK kami yang kami peroleh, kata Asril

Perlu Saya sampaikan tutur Asril, dalam pembangunan proyek itu kami atau Saya hanya pihak yang diundang pada saat rapat pemutusan kontrak terhadap kontraktor minggu lalu. Artinya, yang paling bertanggungjawab dalam pembangunan itu, pihak RSUD bersama PPK atau KPA dan kontraktor pelaksana. Jadi kesemua masalah yang dipertanyakan ke Saya itu tadi, Saya minta rekan-rekan media agar Budiaman selaku PPK dan KPA-nya saja dijumpai untuk konfirmasi, tutur Plt Kadiskes Pelalawan.

Budiaman yang disebut-sebut sebagai PPK dan KPA proyek yang dihubungi Wartawan dari tempat yang sama, tak mau memberikan keterangan. “Saya tak bisa memberikan keterangan mengenai proyek INAP yang di RSUD itu. Kalau mau konfirmasi, melalui kepala dinas kesehatan saja. Karena juru bicara Saya di proyek itu, dia kepala dinas”, sebut Yanmed Budiaman.

“Lancang kali dia kalau bicara. Kok kepala dinas jubirnya? padahal Budiaman itu hanya seorang PPK atau KPA di proyek itu” ucap Asril membantah pernyataan Budiaman kepada Wartawan.

Dengan tegas Asri kepada media mengatakan, “Kalau masalah proyek pembangunan INAP RSUD itu tetap berlanjut diproses oleh penegak hukum, saya pun tak ada terlibat. Karena semua masalah yang terjadi, mereka di RSUD termasuk Budiaman itu tadi yang bertanggungjawab, ujarnya

Ditempat terpisah, Direktur RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, Zul Anwar saat dihubungi media, mengaku kurang sehat badan, sehingga belum bisa memberikan keterangan. “Kalau masalah proyek pembangunan INAP tahun 2018 kemaren itu yang dipertanyakan, langsung saja ke pak Budiaman. badan saya sampai sekarang ini kurang sehat karena masih sakit”, katanya.

Rekanan kontraktor, Asep Suparman saat via hendphon miliknya dihubungi Wartawan, tak diangkat. Bahan konfirmasi via SmS yang diterima pun tak dijawab pertanyaan Wartawan. *(red/mn/dg)*

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



 
Berita Lainnya :
  • TP4D Kejari dan Tipikor Didesak Segera Usut Proyek DAK Pembangunan IRNA RSUD Selasih Pelalawan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kapolri dan Panglima TNI Melihat Langsung Kesiapan Venue GWK
    02 Polri Paparkan Kesiapan Pengamanan dalam Rakor Panitia Nasional WWF
    03 Pengamanan Pelabuhan Padangbai Bali Diperketat Jelang WWF 2024
    04 Simulasikan Pengamanan WWF, TNI-Polri Gelar TFG Gabungan
    05 Ditpolairud Polda Bali Siagakan Dua Kapal dan Tiga Helikopter Amankan KTT WWF
    06 Bergengsi, Desa Pardomuan Tapsel Wakili Sumut Lomba di HKG PKK ke-52
    07 Bupati Rokan Hulu H. Sukiman Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi di Pekanbaru
    08 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Melepas Jamaah Calon Haji
    09 Bupati Kuansing Suhardiman Amby Sandang Gelar Doktor di Universitas Pasundan
    10 Bupati Bagikan Susu Gratis ke Anak Sekolah Dasar Sebagai Stimulus Semangat Belajar
    11 Bupati Dolly Pasaribu Lakukan Jalan Santai Bersama Pimpinan OPD dan ASN Tapsel
    12 Pariyanto Tinjau Langsung Pengerjaan Proyek KPBU APJ Disitiung
    13 Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Adakan Pembinaan Kepribadian untuk Warga Binaan Wanita
    14 JS Si Pria Sombong di Tetapkan Tersangka Kasus Pengolahan Kebun Sawit Pemda dan Tahan Kejati Riau
    15 Pekon Sumberrejo Adakan Kegiatan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
    16 Masyarakat Karimun Minta Pohon Angsana Dipangkas
    17 Bhabinkamtibmas Polsek Bonai Darussalam Apresiasi Masyarakat Ikut Jaga Kamtibmas
    18 Kapolri Beri Penghargaan Casis Bintara Jari Putus Dibegal Masuk Bintara Polri
    19 Kepedulian Polda Riau Meneduhkan Korban Bencana Galodo Sumbar, Kapolres Ucapkan Terima Kasih
    20 Perbaikan Jalan Provinsi di Sentajo Raya Segera Eksekus
    21 Pulihkan Nilai Nilai Gotong Royong, Sentajo Raya Akan Lounching Gerakan Kamis Bersih
    22 Penyerahan Tahap II Kasus Korupsi di Rokan Hulu
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting