KupasKasus.com, Siak - Wakil Bupati Siak Husni Merza saat menghadiri kunjugan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Pekanbaru menyampaikan beberapa hal terkait peta jabatan, pelaksanaan birokrasi di daerah serta aplikasi yang tumpang tindih.

“Salah satu contoh aplikasi stunting, pusat punya aplikasi, provinsi punya satu aplikasi, mau tidak mau kabupaten juga harus punya aplikasi stunting. Sehingga data yang dihasilkan tidak singkron, kita berharap ada satu aplikasi saja, yang di buat pusat sehingga ada persoalan di daerah mudah diketahui langsung oleh pusat,” ujar Wabup Husni saat di temui usai acara di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/9/2023).

Husni Juga menyampaikan terkait sistem kepangkatan ASN jika sudah mencapai poin tertentu gred naik, ”sepertinya kita harus punya sistem kalau di swasta seorang staf ketika sudah cukup poin gred nya naik. Tapi kita dalam proses pengajuan kepangkatan agak lama nunggunya. Belum lagi kendala yang di hadapi birokrasinya pasif. Malah kadang-kadang pangkatnya sudah harus naik, karena tidak terdata dengan baik, akibatnya ia tertunda naik,” papar husni.

Kemudian, Husni juga mengulang apa yang di sampaikan Menpan RB terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

"Tadi Pak Menteri menyampaikan, tentang digitalisasi salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual Presiden," jelasnya.

Selain itu, Menteri PAN-RB juga mendorong agar seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi, agar membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di setiap Daerahnya.

"Alhamdulillah, saat ini gedung MPP kita, tengah dilaksanakan pembangunannya. Insya Allah jika pekerjaannya selesai, segera kita resmikan. Ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Siak, untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harap Husni.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam arahannya menyampaikan birokrasi tidak hanya jadi sekadar tumpukan kertas atau dokumen. Melainkan birokrasi harus bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan," ungkapnya.

Anas melanjutkan, digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada.

“Sekarang yang hebat bukan orang yang memperbanyak aplikasi tapi yang menginteroperabilitas aplikasi. Aplikasi ini kadang banyak tapi tidak bisa berkomunikasi antara dinas satu dengan dinas lainnya. Maka ke depan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi,” tegas mantan Bupati Banyuwang itu.

Kunjungan kerja tersebut, selain dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, juga tampak hadir Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Unsur Forkompimda Provinsi Riau, Bupati / Walikota se-Provinsi Riau, Asisten III Setda Kabupaten Siak Rozi Chandra serta tamu undangan lainnya.(r/sh.s).