Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas. Serta meningkatkan kinerja untuk penguatan sinergifitas antara sesama petugas sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya manusia petugas kesejahteraan sosial di Kabupaten Siak,” sebut dia.

Menurut Husni Merza, ada tiga isu yang sering disampaikan oleh Presiden RI dan jajaran Kementeriannya, yaitu tentang kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi. Pemerintah pusat menargetkan akhir desember 2024 kemiskinan ekstrem harus sudah 0 persen.

Husni juga mengingatkan Dinas terkait untuk terus memvalidkan dan update data agar kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak bisa tepat sasaran. 

“Karena bagus tidaknya sebuah keputusan sangat tergantung dengan bagus tidaknya data yang ada. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bapak dan ibu peserta dapat meningkatkan pengetahuannya dan dapat kerja serta kinerjanya ikut meningkat,” harapnya.

Kepala Dinas Sosial kabupaten Siak Wan Idris menyebutkan jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan ini sebanyak 182 orang berasal dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

Kegiatan itu, akan berlangsung 27-29 Februari 2024 tersebut bertema "Sinergi SDM Pendamping PKH, Pendamping Rehabilitasi Sosial dan Fasilitator Puskesos SLRT dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Percepatan Penurunan Stunting".

"Kegiatan ini akan dilaksanakan menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yang dibuka hari ini diikuti oleh 82 orang dari 7 kecamatan, yaitu Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Mempura. Sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan setelah Idul Fitri,” sebut dia.

Idris menjelaskan narasumber kegiatan ini Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI, Nawir Daming dan Muhamad Arie ditambah beberapa narasumber dari OPD yang terkait.

"Mereka akan memberikan materi antara lain tentang kebijakan dan peran pekerja sosial masyarakat, tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tentang kebijakan pemerintah tentang penyelesaian stunting  dan intervensi yang dilakukan, serta tentang penguatan koordinasi antar pekerja sosial,” tutupnya.