"Kami mendukung penuh workshop ini, dengan harapan dapat menambah pengetahuan disektor pendidikan, sehingga mutu kualitas SDM anak daerah meningkat,” kata dia, saat menghadiri Workshop Rapor Pendidikan Pemerintah Daerah dan Program Prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2024, di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Rabu (28/8/2024).

 

Pada kesempatan ini juga dilakukan pemasangan rompi merdeka belajar dan penyerahan dokumen profil pendidikan Kabupaten Siak serta penandatanganan peningkatan kualitas pendidikan dan perjanjian kerjasama pemerintah kabupaten Siak dan PT RAPP.

 

Workshop Rapor Pendidikan Pemkab dan Program Prioritas Kemendikbudristek di taja oleh BPMP Regional Riau bersama PT RAPP dan Tanoto Foundation, dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dan mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Siak.

 

Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Regional Riau, Nilam Suri menyampaikan, progres capaian dalam mengakomodir program dan kebijakan Kemendikbudristek. Nilam menyebut, ada beberapa evaluasi dan identifikasi tantangan serta hambatan pendidikan di Kabupaten Siak.

 

"Ada banyak program prioritas, pertama, yang kami butuhkan adalah eksekusi dari Pemda masalah pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah. Karena capaian di kabupaten siak ini masih sangat minim yakni 27 persen, dan ini kita diberi waktu sampai akhir tahun," sebutnya.

 

Nilam berharap Bupati dapat mengeksekusi keputusan tersebut, karena pihaknya tidak bisa lagi untuk mengangkat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS) dengan cara yang lama. Dan hanya bisa menggunakan sistem KSPS melalui guru penggerak yang sudah memenuhi persyaratan.

 

Kemudian yang kedua, lanjut Nilam, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir Kemendikbudristek mengakomodir kelebihan-kelebihan yang harus diakomodir oleh Dinas Pendidikan. 

 

"Kita sudah membuka zonasi, memberikan kesempatan anak-anak yang berprestasi, kesempatan untuk afirmasi, dan kesempatan perpindahan untuk orang tua. Tetapi ternyata itu melampaui data pokok pendidikan kita yang ada di siak. Tahun depan Kemendikbudristek tidak bisa lagi mengakomodir ini," katanya.

 

Menurut Nilam, Kondisi PPDB di Kabupaten Siak ini berlebihan, sekolah-sekolah swasta juga tidak bisa menampung anak-anak lulusan dari SD yang ada. Untuk itu perlu menambah ruang kelas dan unit sekolah baru yang bisa menampung anak-anak kita yang mau ke SMP. 

 

"Kalau untuk SMK kami kemarin sudah ada kebijakan dari Pemprov Riau untuk memberikan dana BOS Afirmasi, jadi anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri pemda memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk masuk ke swasta dengan pembiayaan penuh oleh Pemprov Riau," jelasnya.

 

Akan tetapi, lanjutnya, kondisi saat ini minat anak-anak masih lebih ke sekolah Negeri, dan mereka tidak mau ke swasta. Dengan alasan lebih bergengsi di sekolah negeri, ini lah yang menjadi persoalan Pemprov Riau.

 

"Kemarin ketika musrembang ada usulan untuk mengadakan sekolah unggulan, itu sudah tidak boleh karena hak anak semuanya sama seluruh Indonesia. Jangan membedakan anak-anak yang berpunya dengan yang tidak berpunya,” kata dia.

 

Mudah-mudahan kedepan pemerintah bisa memberikan layanan terbaik kepada anak-anak, karena tujuan menjadikan anak-anak, ini kedepan untuk menyongsong indonesia emas 2045 mendatang.(r/sh.s)