Rapat tersebut digelar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemarau panjang yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Karena itu agenda rapat tersebut difokuskan pada langkah-langkah antisipasi terjadinya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak.

"Hari ini kami menghadiri rapat koordinasi untuk membicarakan berbagai langkah antisipasi terjadinya Bencana Karhutla yang diperkirakan berpotensi terjadi saat memasuki siklus kedua musim kemarau nanti, kemungkinan terjadi antara Bulan Juni hingga Oktober mendatang," kata Alfedri.

Lanjut kata dia, Rakor tersebut dipimpin oleh Gubernur Riau Syamsuar, dihadiri unsur Forkopimda Propinsi Riau, serta para Bupati dan Walikota se-Propinsi Riau.

"Sesuai arahan yang disampaikan Bapak Gubernur, Rakor ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden dalam upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau," sebutnya.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla terus menerus dengan langkah tersinergi antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah.

"Provinsi Riau memiliki lahan gambut seluas 4,9 juta hektar, dengan dua siklus musim kemarau dalam setahun. Kondisi geografis dan iklim inilah salah satu faktor mengapa Provinsi Riau menjadi daerah langganan kebakaran hutan," kata dia mengulang arahan Gubernur.

Bupati Alfedri juga mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Siak, agar dalam menghadapi musim kemarau beberapa kedepan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal tersebut kata dia sangat berdampak kepada kegiatan usaha dan makluk hidup.

Sementara itu Gubernur Syamsuar menjabarkan kondisi geografis Riau yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta seluruh pihak termasuk kepala daerah bekerjasama bahu-membahu mencegah terjadinya bencana tersebut.

"Saya mengajak saudara-saudara Bupati dan Walikota untuk bersama-sama mencari solusi permanen dalam mencegah Karhutla ini, seperti halnya mengembalikan fungsi alami gambut yang basah, agar kembali berair dan berawa. Merubah perilaku dengan memberikan penyuluhan terpadu dan terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," pinta Gubernur Syamsuar.

Selanjutnya mantan Bupati Siak itu juga meminta setiap Kabupaten dan Kota segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Satu Komando dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).(r/sh.s)