Salah satu isu yang dibahas yakni jaminan produk halal, yang menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama dalam sektor pangan dan perdagangan selama bulan Ramadhan.

Mendagri Tito menekankan produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan industri makanan.

"Kepastian halal suatu produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Tito.

Selanjutnya Tito menambahkan Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan harga barang serta memastikan bahwa produk yang beredar telah memiliki sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengatasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat," ujarnya.

Tito menjabarkan Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terus diperkuat agar produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.

Masih kata Tito, Pemerintah daerah di minta untuk mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu Wabup Bagus mengatakan Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis aktif dan memantau harga dan distribusi barang, termasuk memastikan produk halal tersedia dengan harga yang wajar dengan berkolaborasi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), 

"Pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan diperkuat guna mendukung percepatan sertifikasi halal dan stabilitas harga khusus nya di Kabupaten Bengkalis," kata Bagus. R/H.N