KupasKasus.com, Kuansing - Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kuansing yang diwakili Kasubbid Kelembagaan dan Organisasi Sosial Politik pagi ini Sabtu (30/9/2022) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para peserta Diklat Pamter Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Kuantan Singingi yang diikuti oleh utusan dan anggota aktif sebanyak 175 orang dari berbagai usia dan keahliannya yang berhubungan dengan beladiri.
Acara ini dilaksanakan selama dua hari dan merupakan kewajiban yang selalu dilakukan bagi setiap anggota baru dan pada hari ini merupakan Diklat khusus pembentukan anggota baru untuk masa kepengurusan 2023.

Pemerintah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kuantan Singingi dengan penuh semangat selalu memberikan support karena sudah dari awal kegiatan seperti ini menjadi salah satu tupoksi dari Badan Kesbangpol.

Pengarahan awal yang disampaikan oleh Kasubbid Kelembagaan dan Organisasi Sosial Politik antara lain terkait PSHT Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat memberikan keamanan dan ketertiban dalam melakukan setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak.

"Tidak ada lagi kesempatan bagi yang lain mencoba melakukan perbuatan atau membuat isu-isu yang dapat membuat sebuah tatanan kehidupan organisasi yang baik dan rukun terpecah. Karena PSHT ini sudah termasuk organisasi kemasyarakatan yang besar dan mapan di Indonesia ini dapat dilihat dari PSHT Kuantan Singingi ini sudah memiliki fasilitas yang memadai dan mungkin baru satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang memiliki lahan dan bangunan pendopo sebesar ini," tegas Sepli Imran yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol Muhjelan Arwan, SH.MH dihadapan seluruh peserta diklat.

Selanjutnya Sepli Imran dengan jelas  mengingatkan kepada masing-masing anggota PSHT yang berkecimpung dalam tugas mulia ini sangat mengharap seluruh nya untuk dapat menjalankan tugas atau sebagai organisasi kemasyarakatan yang sejak 2014 dibawah kepemimpinan Mukhlisin, S.Pd sudah tercatat keberadaan nya pada Badan Kesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi harus di perhatikan masa berlaku SKT (sudah berakhir) yang tujuannya menghindari permasalahan hukum apabila melakukan kegiatan organisasi, jelas Sepli Imran.

"Diharapkan seluruh anggota PSHT kalau ada masalah yang mengarah kepada konflik baik itu antara masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah maka perlu secepatnya dilakukan pendekatan secara baik sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi bila sudah terjadi pelanggaran hukum maka berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Babinsa atau Bhabinkamtibmas sebab sudah menjadi ranahnya aparat penegak hukum," ujar Sepli Imran penuh semangat.