Dari Target Rp 175 milyar harus tercapai berdasarkan Dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya. Hal Ini ditegaskan Bupati Kuansing Suhardiman Amby usai paripurna di DPRD Kuansing kemaren.

Suhardiman Amby menjelaskan  sumber-sumber yang menjadi potensi PAD, dari sumber PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah, termasuk kendaraan berat yang tiap hari melintasi Kuansing maupun dari hasil Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang masih rendah terang suhardiman. 

Di tahun 2023 yang lalu Kementerian Keuangan RI, sangat kecil hanya sekitar Rp16 miliar untuk Kabupaten Kuansing. angka itu di luar perkiraan Pemkab Kuansing, karena Pemkab Kuansing menghitung, seharusnya bisa mencapai Rp120 miliar lebih dengan luasan hamparan kebun sawit yang terbentang di Riau maupun di Kuansing.

Salah satu penyebabnya adanya perbedaan data yang menjadi acuan. Sehingga alokasi yang diperuntukkan untuk Kuansing hanya sekitar Rp. 16 miliar itu, tahun lalu, oleh karena itu Pemkab melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan pembenahan data bersama BPS maupun BPN. Sehingga tahun depan, DBH sawit untuk Kuansing bisa tercapai Rp120 miliar lebih itu harap Bupati. 

"Langkah kita yang dilakukan sekarang, pembenahan data. Sehingga tidak lagi ada perbedaan data yang menjadi acuan," ujar Suhardiman Amby.

Dijelaskan Suhardiman, data yang digunakan Kementerian Keuangan berdasarkan inputan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya menghitung berdasarkan kepemilikan HGU. Sementara di Kuansing, hampir sekitar 80 persen perkebunan sawit adalah kebun rakyat atau perorangan.

"DBH Sawit yang tengah dikejar itu, tidak lain sebagai upaya Pemkab mengejar PAD yang outputnya untuk pelaksanaan pembangunan Kuansing berkelanjutan," pangkasnya.(infotorial/Neneng)