Apresiasi tersebut disampaikan masing-masing juru bicara fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Rohil, Senin (05/08/2024). 

 

Rapat paripurna di pimpinan ketua DPRD Rokan Hilir, Maston di dampingi wakil ketua Hamzah, Sekwan Rohil, Sarman Syahroni, para kabag. 

 

Penyampaian pandangan umum fraksi di awali oleh fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicara, Maria Tambunan. 

Pandangan Umum fraksi PDI-P terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten rokan hilir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2023.

 

"Dalam kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap pidato pengantar Bupati Rokan Hilir mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023," kata Maria Tambunan.

 

Saudara Bupati Rokan Hilir dan rekan-rekan komisi, fraksi dan seluruh para hadirin rapat dewan yang terhormat. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hilir kita telah mendengar pidato pengantar bupati rokan hilir yang telah secara umum menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023. Alhamdulillah untuk pelaporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2023 Kabupaten Rokan Hilir kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Fraksi PDIP mengapresiasi pencapaian predikat ini dan dapat kita pertahankan. Capaian ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras dari semua pihak dan yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

 

Dalam kesimpulan fraksi PDI-P sebagai sebuah cita-cita dalam kerangka kerja bersama untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir menjadi lebih baik. predikat wajar tanpa pengecualian menjadi semangat untuk tetap mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kontekstual kehidupan masyarakat. 

 

Kita butuh program-program yang tepat guna untuk sasaran bersinergi dan terukur yang diselenggarakan secara profesional bersih dan berwibawa. Keberadaan program-program yang tepat guna tepat sasaran bersinergi dan terukur ini sebagaimana yang kita cita-citakan bersama adalah demi kemajuan dan peningkatan tahap demi tahap kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir sekarang ini. Fraksi PDIP berharap kepada Bupati dan wakil Bupati Rokan Hilir dapat mengambil kebijakan yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah relevansi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menimbang mengamati dan dengan seksama terhadap kinerja paparan dan angka-angka yang tertuang dalam materi pidato pengantar Bupati Rokan Hilir tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023, Kami fraksi PDI-P sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi berpendapat bahwa ranperda ini sudah layak untuk dibahas dalam tahapan berikutnya. Demikian pandangan umum Fraksi PDI-P. 

 

Sedangkan fraksi Golkar tidak membacakan pandangan umum fraksinya. Pandangan umum fraksi golkar di sampaikan secara tertulis. 

 

"Mohon izin pimpinan, mengingat waktu yang sangat singkat, maka kami fraksi partai Golongan Karya menyampaikan pandangan umum secara tertulis. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," disampaikan juru bicara Ilhami. 

 

Kemudian, Pandangan umum Fraksi partai NasDem terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023.

 

Setelah mendengar pidato penyampaian Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

 

Pertama Fraksi partai Nasdem DPRD Kabupaten Rokan Hilir mengapresiasi kinerja pemerintahan yang kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan (BPK RI) provinsi riau. kedua partai Nasdem DPRD Kabupaten Rokan Hilir memandang masih minimnya pendapatan asli daerah karena Rokan Hilir sebagai negeri yang diatas minyak dan di bawah minyak seharusnya yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa kita banggakan hendaknya pemerintah kabupaten rokan hilir menambah sumber pemasukan lain sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah kemudian perlu diperhatikan lagi tentang badan usaha milik daerah yakni PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir yang hanya berorientasi pada cabang, agar pemerintah menambah bidang lainnya, contoh seperti perhotelan, pariwisata dan lainnya. 

 

"Selanjutnya yang ketiga Fraksi partai NasDem DPRD kabupaten rokan hilir menyarankan agar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2023 selanjutnya dibahas oleh badan anggaran DPRD kabupaten rokan hilir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pandangan umum fraksi partai Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun 2023. Atas kerjasama perhatian dari semua pihak kami ucapkan terima kasih," ucap juru bicara Fraksi Nasdem, Sudirman. 

 

Pandangan Umum Fraksi Hati Nurani Rakyat.

 

Berikut ini catatan-catatan dan masukkan yang diberikan fraksi Hati Nurani Rakyat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh juru bicara, Jefri. 

 

Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD kabupaten rokan hilir mendukung dan memberi apresiasi terhadap capaian opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2023 sekaligus mampu mempertahankan secara berturut-turut dari tahun sebelumnya, meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan yang diberikan oleh semua pihak badan anggaran komisi komisi maupun fraksi-fraksi dalam rangka usaha bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah. 

 

Fraksi Hanura menyampaikan kepada setiap perangkat daerah untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian program beroperasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci kesuksesan setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja melalui OPD terkait untuk dapat lebih serius meningkatkan pada pendapatan asli daerah. 

 

"Fraksi Hanura mengharapkan kinerja yang lebih giat lagi untuk menempatkan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian pendapatan asli daerah. Marilah sama-sama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita iyakan dan selanjutnya harapan kami dari fraksi Hanura biarlah jalan tol yang menjadi jalan pintas apa yang menjadi hak berikanlah apa yang sudah diberikan capailah dengan baik. inilah harapan kami dan jangan selalu kita ingin cepat maju, ingin cepat sampai hingga kita lupa akan memotong tanggung jawab hak seseorang. ini harapan kami kepada dinas terkait semoga ini menjadi capaian yang terbaik pola pikir kita bersama. Harapan kami juga satu hal yang sangat penting apapun yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini ingat pasti akan dimintai oleh allah bertanggung jawabnya. Kalau kita sadar dengan hal kematian maka ingatlah dengan hal yang demikian," ujar Jefri mengakhiri pandangan umum fraks Hanura. 

 

Pandangn Umum Fraksi Demokrat terhadap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi rapenda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2023 di sampaikan oleh Efrida.

 

"Kami Fraksi Demokrat khususnya bahwa pemkab rohil telah menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hilir dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) propinsi riau dengan opini WTP untuk sekian kalinya, artinya pemdakab Rokan Hilir telah melakukan tata kelola dibidang keuangan dengan baik. Kami dari Fraksi Demokrat sangat sadar dan ingin memberikan apresiasi terhadap pencapaian tersebut. Namun disaat yang sama kami juga mengingatkan kepada bupati Rokan Hilir bahwasanya capaian itu hakikatnya adalah sebuah kewajiban yang mesti diwujudkan setiap kegiatan pelaksanaan keuangan daerah, salah satu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri," tutupnya. 

Sementara itu, Fraksi PAN tidak membacakan pandangan umum fraksinya melainkan diserahkan secara tertulis kepada pimpinan sidang paripurna. 

Juru bicara dari fraksi PKS, Syamsudin menyampaikan pandangan umum fraksinya yakni memberikan saran dan masukan yaitu realisasi kegiatan pada tahun anggaran berikutnya tetap selaras dengan kebutuhan dasar mengingat hal ini sangat penting untuk diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, rasional dan Korpehensip agar apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat bisa tercapai. 

Pandangan Umum Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit yang disampaikan juru bicaranya menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selain sebagai satu bentuk akuntabilitas kerja pengelolaan keuangan bupati dan pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sekaligus sebagai upaya menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sebagaimana diketahui pemerintah kabupaten Rokan Hilir mendapat laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari BPK RI Propinsi Riau atas laporan keuangan daerah kabupaten rokn Hilir tahun anggaran 2023 dengn opini WTP. Tentu saja ini patut diapresiasi Fraksi Indonesia Bangkit mengikuti kesepakatan bahwa pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 menggunakan standar audit BPK. Dari hasil audit tersebut diperoleh laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Menyikapi tentang pelaporan pelaksanaan anggaran APBD tahan anggaran 2023 Fraksi Indonesia Bangkit menyampaikan pandangan umum fraksi pertama ranperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini merupakan gambaran tentang hasil kinerja dan keuangan pemerintah selama tahun 2023 fraksi Indonesia Bangkit memberikan apresiasi kepada pemda yang telah kembali dapat memperoleh dan mempertahankan predikat WTP dari BPK RI secara profesional dan dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun yang berikutnya. Demikian pandangan umum fraksi Indonesia Bangkit. 

Terakhir pandangan umum fraksi gabungan Gerindra Pembangunan dan Berkarya DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Dalam pandangan umum fraksi gabungan Gerindra Pembangunan dan Berkarya tersebut menilai dan mengapresiasi terhadap pemda Kabupaten Rokan Hilir telah banyak hasil kerja yang mendapat penilaian dan pengakuan dari pemerintah pusat terutama tentang penilaian laporan pelaksanaan keuangan tahun anggaran 2023 dengan opini WTP dari BPK RI. 

"Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan dan Berkarya menyarankan agar perlunya optimalisasi sumber PAD dan mendorong pemdakab rohil agar lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga program bisa dirasakan oleh masyarakat Rokan Hilir," pungkasnya.