KupasKasus.com, Rohil - DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, Kamis (15/1/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimipin ketua DPRD Rokan Hilir, Ilhammi di dampingi wakil ketua I, Maston, wakil ketua II, Imam Soeroso, wakil ketua III, Basiran Nur Effendi. 

Sedangkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hilir dihadiri Sekdakab Rokan Hilir, Fauzi Efrizal para asisten,kepala OPD serta anggota DPRD Rokan Hilir. 

Sebanyak 8 Fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing. Ada beberapa hal menjadi pertanyaan dari fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2025, diantaranya adalah tentang defisit anggaran sebesar 47 Milyar dan tunggakan gaji honorer. 

Saat membuka rapat paripurna itu, Ketua DPRD Rohil Ilhami menyampaikan bahwa dari 45 Anggota DPRD, yang menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 25 orang. Dijelaskan sesuai dengan tata tertib DPRD, kuorum sudah tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

"Hari ini Selasa, 14 Januari 2025 tepatnya pada pukul 15.25 WIB rapat paripurna ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2025 dengan agenda pokok penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Rokan Hilir dibuka dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum," kata Ilhami.

Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk dibahas lebih lanjut secara garis besar. 

"Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa RAPBD beserta nota keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat. Fungsi dari APBD antara lain sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilitasi. Sementara tujuan dari APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat," terangnya. 

Sesuai dengan ketentuan pada tata tertib DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada beberapa tahapan proses penyusunannya. Bupati Rokan Hilir telah menyampaikan surat kepada DPRD Rokan Hilir tentang penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan akan disampaikan oleh Bupati Rokan Hilir kepada DPRD Rokan Hilir secara resmi dalam rapat paripurna ini.

Dijelaskan, adapun rencana anggaran yang diajukan bupati Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.328.552.580.335.  

2. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.375.877.149.812 sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp. 47.324.569.477 sementara pembiayaan daerah sebesar 0 rupiah.

Berikut pandangan masing -masing fraksi. 

Fraksi Golkar dibacakan 

Julianto, SE. 

Saudara pimpinan rapat serta hadirin yang berbahagia atas nama fraksi partai golkar kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menggunakan mimbar terhormat ini guna menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang APBD tahun anggaran 2025.

Saudara bupati dan jajaran eksekutif terutama tim anggaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir yang telah menyampaikan raperda tentang APBD tahun anggaran 2025.

Tuan- tuan dan tuan-puan majelis paripurna yang berbahagia selanjutnya terkait dengan raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 fraksi partai golkar DPRD kabupaten rokan hilir memberikan pandangan umum sebagai berikut:

Pertama : Fraksi partai golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten rokan hilir terkait dengan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang mana tetap memastikan efektivitas keberlanjutan pembangunan daerah dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kreativitas guna menggerakkan pembangunan yang lebih produktif di masa datang. 

Kedua, Dalam nota keuangan yang disampaikan kami fraksi partai golkar mencermati bahwa pendapatan daerah pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.328.552.580.335. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.375.877.149.812. hal ini menunjukkan adanya defisit sebesar Rp. 47.324.569.477 rupiah.  kami harap pembiayaan yang dianggarkan untuk menentukan selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja daerah benar-benar tercapai dengan baik.

Ketiga, Fraksi partai golkar mencermati bahwa kebijakan pendapatan daerah perlu dipacu oleh berbagai hal, kami ingin pemerintah daerah dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah. hal ini kami sampaikan karena masih banyak sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dengan baik seperti pada softer sektor wisata yang masih belum optimal 

Keempat, fraksi partai golkar tentunya sangat berharap bahwa rancangan APBD yang disusun dapat menunjukkan komitmen pemerintah, komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mendorong perencanaan pendapatan dan belanja yang baik dan terukur berdasarkan evaluasi kebijakan kami juga mendorong melalui APBD tahun anggaran 2025 ini untuk peningkatan kualitas anggaran dan alokasi penggunaan anggaran yang efektif dalam mendukung program strategis. 

"Demikianlah pandangan umum fraksi partai golkar ini disampaikan kami berharap semoga ranperda ini dapat segera disetuju bersama sehingga berdampak positif bagi perekonomian kesejahteraan masyarakat dan kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan rokan hilir tercinta," tutup Julianto. 

Pandangan Umum Fraksi PDI P yang disampaikan juru bicara Purnomo. 

Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun 2025.

Bismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara bupati dan wakil bupati kabupaten hilir yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD kabupaten rokan hilir yang terhormat, saudara sekretaris daerah dan pejabat tinggi pratama di lingkungan kabupaten rokan hilir yang terhormat, saudara insan pers hadirin dan undangan yang saya hormati. 

Rapat dewan yang terhormat, setelah menimbang mencermati dan juga mengamati secara seksama terhadap penyampaian dan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 maka fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pada umat pandangan umumnya sebagai berikut :

Pertama fraksi PDI Perjuangan kami  meminta penjelasan secara rinci terhadap rencana belanja sebagaimana yang disampaikan oleh bupati dalam nota penjelasan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.328.552.580.335. menunjukkan adanya defisit sebesar Rp. 47.324.569.477 rupiah. Kami berharap rencana yang tertuang dalam ranpeda tanpa kesepakatan kuat oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat mencakup seluruh aspek yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program kegiatan menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan-kebutuhan urusan pemerintahan yang wajib dan belanja mandatoris pending serta memenuhi target standar pelayanan. 

Ketiga fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada pemerintah daerah terkait kewajiban yang mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah untuk tetap berkomitmen terkait pelaksanaan sistem universal untuk seluruh masyarakat kabupaten rokan hilir yang ditunjang dengan anggaran sebagai bentuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelaraskan tema RKPD 2025 kabupaten hilir yang mengarah pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh tunda bayar yang belum teralisasi seluruhnya pada tahun 2024.

Demikian pandangan Umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025.

Pandangan umum fraksi Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun 2025 yang disampaikan oleh juru bicara Jasrul Ilham. 

Pandangan umum fraksi partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah terhadap nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh juru bicara. 

Pandangan umum fraksi partai Demokrat perkenankan kami terlebih dahulu mengaturkan ucapan selamat tahun baru tahun 2025 untuk kita semua semoga di tahun ini kita semakin baik dari sebelumnya dan juga lebih meningkatkan etos kerja kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita terima kasih. 

Kami fraksi Demokrat telah mendengar dan menyimak dengan seksama pidato bupati bahwa pemerintahan kabupaten kabupaten lokan hilir telah menyampaikan rancangan pendapatan daerah sebesar Rp 2.328.552.580.335. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.375.877.149.812 sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp. 47.324.569.477. Fraksi partai Demokrat sangat menyambut baik atas rancangan pendapatan dan belanja serta pembiayaan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir tahun 2025 meskipun diprediksi akan adanya defisit oleh karenanya meskipun sempat tertunda fraksi partai demokrat dengan mendorong agar dilakukan pembahasan lebih lanjut secara detail sehingga apa yang menjadi alokasi belanja prioritas dan pembiayaannya seperti program infrastruktur dan program peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai. Fraksi partai Demokrat juga mengendalikan pandangan-pandangannya terkait ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di rokan hilir sejak beberapa tahun belakangan. 

Rancangan APBD tahun 2025 fraksi partai Demokrat meminta kepada pemerintah kabupaten bukan hilir agar lebih berlaku adil dan profesional dalam memberikan perhatiannya dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan akses jalan di daerah pesisir ini lebih lebih merata. selanjutnya sebagai wadah politik yang berisikan aspirasi- aspirasi dari berbagai elemen masyarakat kami ingin mempertanyakan kepada pemkab rokan hilir terkait dengan gaji tenaga honorer bulan desember tahun 2024 lalu yang hingga kini belum kunjung dibayarkan dan meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan situasinya pada rapat yang mulia ini. 

Fraksi NasDem yang disampaikan oleh juru bicara yaitu Bahagia Rambe. 

"Izinkan kami dari fraksi NasDem membacakan pandangan umum fraksi partai NasDem terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025.

Di kesempatan yang berbahagia ini kami fraksi partai NasDem diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada nabi muhammad rasulullah shallallahu alaihi wasallam semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah nanti amin amin ya robbal alamin. 

"Mendengarkan pidato penyampaian bupati rokan hilir terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025, fraksi partai NasDem DPRD rokan hilir menyampaikan pandangan umum yang pertama perlunya pengurangan belanja daerah yang tidak menjadi skala prioritas sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran. Yang kedua pengalokasian untuk bidang infrastruktur harus mencapai 40% dari kebutuhan dasar dan yang merupakan mendatori harus di perlukan dalam menganggarkan seperti BPJS, gaji dan tunjangan ASN dan lain-lain. Keempat dalam pembahasan RAPBD nantinya diharapkan pihak pemerintah untuk dapat menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan APBD seperti pegawai pergolongan dan perjabatan, yang kedua dapat daftar piutang daerah, yang ketiga daftar penyertaan modal dan modal daerah investasi daerah lainnya dan yang keempat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan yang kelima daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain yang keenam daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan, ketujuh daftar dana cadangan dan yang ke delapan daftar pinjaman daerah dokumen-dokumen di atas tersebut kita butuhkan untuk menjadi referensi penyusunan anggaran agar lebih baik lagia pembangunan di setiap kecamatan demikian pandangan umum fraksi NasDem terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025. Atas kerjasama dan perhatian dari semua pihak kami ucapkan terima kasih semoga," tutupnya. 

Pandangan Umum Fraksi 

PKS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun 2025.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal, namun perlu kami sampaikan bahwa penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini di batas waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 memandang bahwa keterlambatan ini perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah. 

Fraksi PKS memandang bahwa penyusunan APBD merupakan momentum penting untuk memastikan keadilan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masyarakat dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah. Pandangan umum ini akan kami sampaikan dengan berlandaskan pada asas musyawarah niat yang tulus dan semangat membangun daerah yang lebih baik seperti yang telah disampaikan dalam sambutan bupati rokan hilir bahwa pendapatan daerah pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.328.552.580.335. menunjukkan adanya defisit sebesar Rp. 47.324.569.477 rupiah. Secara prinsip penyusunan APBD haruslah disusun dengan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Susunan APBD sebaiknya didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, ini artinya pendapatan daerah harus diperkirakan secara realistis sesuai dengan potensi pendapatan asli daerah perimbangan dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Belanja daerah harus dianggarkan berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, ini ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja pemerintah daerah harus memiliki rencana yang jelas untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dengan cermat. 

Kami berharap melalui pembahasan yang konstruktif dan penuh kebijaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang profesional transparan dan akun tabel. 

Kami mendukung APBD 2025 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan SDM. oleh karena itu fraksi PKS memberikan pandangan sebagai berikut. 

1. PKS mendorong agar pemerintah daerah menganggarkan program bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan dalam maupun luar negeri sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global. Beasiswa yang luar negeri diharapkan dapat membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang membangun jaringan internasional yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah serta memastikan bahwa alokasi anggaran untuk beasiswa luar negeri tersebut diprioritaskan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan berprestasi serta siap memberikan kontribusi nyata setelah selesai menempuh pendidikan.

2 Bahwa akses terhadap pelayan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara di amanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 25 ayat 1. oleh karena itu penganggaran untuk program UHC adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam wujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan ini.

Fraksi PKS berpandangan, pertama pemerintah daerah harus menjadikan UHC sebagai prioritas dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah dan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. hal ini memastikan bahwa dalam pos anggaran kesehatan daerah sesuai amanat undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan daerah wajib mengalokasikan minimal 10% dari total APBD untuk sektor-sektor kesehatan termasuk pembiayaan haji. 

Kami juga mengajak kepada seluruh pihak baik eksekutif maupun legislatif untuk bersama-sama mendukung program ini demi tercapainya keadilan sosial dan pembangunan kesehatan yang merata bagi masyarakat.

Fraksi PKS menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah untuk itu menyarankan satu jalan dan jembatan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat guna menghindari masalah kualitas konstruksi, menetaskan pembangunan di daerah yang membutuhkan aksibilitas lebih baik seperti kawasan pesisir dan pedalaman.  Yang keempat pembangunan ruang kelas baru atau RKB yang tepat sasaran. 

Fraksi PKS mendukung alokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru yang sesuai dengan kebutuhan jumlah siswa. kami merekomendasikan, 1. melakukan pendapatan kebutuhan RKB secara menyeluruh agar membangun tempat sasaran. Bangunan yang aman dan nyaman bagi siswa.

3. Memberikan prioritas kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas belajar, yang kelima program pertanian dan ketahanan pangan kabupaten rokan hilir memiliki potensi besar di sektor pertanian harusnya di wilayah persissir. fraksi PKS mendukung program pertanian yang berorientasi pada ketahanan pangan di antaranya pengembangan teknologi pertanian seperti irigasi modern, pupuk organik dan pelatihan bagi petani dan akses pasar melalui subsidi benih pupuk dan pemasaran hasil pertanian serta pemberdayaan petani lokal dengan memberikan pendampingan teknis dan membangun koperasi petani untuk memperkuat daya saing. Fraksi PKS mendorong agar apabila tahun 2025 disusun dan disahkan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta memproritas program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.Kami juga menekankan pentingnya akun stabilitas dan transparasi dalam pelaksanaan APBD agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat rokan hilir.

Demikian pandangan umum 

fraksi atas nota keuangan APBD tahun 2025.

Fraksi PKB disampaikan juru bicara Muhammad Syah Padri. 

Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD kabupaten rokan hilir terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PKB ini atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kabupaten rokan hilir perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dewan saudara bupati dan jajarannya yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten rokan hilir tahun 2025. kepada rekan-rekan fraksi komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya. Saudara ketua wakil ketua dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan ketentuan yang ada penyusunan APBD harus berpedoman pada RPJMD yang merupakan isi dan misi pemerintah daerah, selanjutnya dituangkan dalam rancangan pemerintah daerah RKPD kemudian dibahas untuk menjadi APBD dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025.

Acuan yang dipergunakan adalah RKPD tahun 2025. Pembahasan dan perda APBD tahun 2025 tentunya menggambarkan betapa pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025. 

Selanjutnya kebijakan anggaran disusun berdasarkan program prioritas dengan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya sekedar tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan syaratkan pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kebijakan-kebijakan. 

APBD kepada anggota rokan hilir tahun 2025, diharapkan benar-benar sudah mencerminkan pokok-pokok yang tertuang dalam peraturan pemerintah dalam negeri nomor 15 tahun 2024 sehingga menjadi acuan dan pedoman dalam laksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai masyarakat secara berkelanjutannya yang terhormat jika membaca apa yang tuang pada penyampaian dan perda APBD tahun anggaran 2025 dan sampaikan beberapa waktu yang lalu pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 2.328.552.580.335. menunjukkan adanya defisit sebesar Rp. 47.324.569.477 rupiah sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar 47 miliar 324 juta 569.477 rupiah. Mohon penjelasan terkait hal tersebut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah, seandainya terdapat ketidakcapaian dalam penentuan selisih tersebut. 

Pimpinan dan wakil pimpinan serta hadirin yang berbahagia. Dalam rangka menyikapi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 maka fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut : 

1. Salah satu sektor pendapatan yang menjadi perhatian adalah target pendapatan asli daerah yaitu PAD. Menurut fraksi PKB peningkatan ini tentu belum ideal jika kita melihat postur anggaran secara keseluruhan kami sangat meyakini bahwa masih banyak potensi sumber-sumber keuangan daerah yang belum dikelola secara optimal yang dapat dan mampu mendorong peningkatan PAD khususnya sektor perikanan, pertanian,pariwisata retribusi pajak daerah maupun sektor-sektor lainnya penting bagi seluruh OPD untuk melakukan penataan dan perumusan program skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan dan daerah sehingga program yang dilaksanakan dapat terukur dan terarah. Berkenaan dengan belanja daerah fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah daerah konsisten dengan RPJMD dan akan mempriotaskan pada program  kepentingan dan kebutuhan masyarakat salah satunya prioritas utama adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar. fraksi PKB berpendapat agar melakuan evaluasi terhadap besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan seperti penyediaan jasa perawatan dan perlengkapan kantor kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dan sejenisnya hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan, pelayanan serta pembangunan dalam bidang lainnya. 

Fraksi PKB perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah terkait pernyataan modal pada beberapa perusahaan daerah yang sampai saat ini belum memberikan sumbangsih kepada PAD. fraksi PKB meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas berkaitan dengan situasi ini guna mengurangi beban anggaran yang sedang dialami. Fraksi PKB mempertanyakan kepada pemerintah daerah terkait komitmen penyelesaian pembayaran pembayaran baik kepada pihak ketiga maupun tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir yang belum sepenuhnya terealisasi karena beberapa waktu yang lalu fraksi kami mendapat laporan dari keluhannya belum diselesaikannya pembayaran tersebut sehingga muncul isu yang berkembang di lapangan akan terjadinya tunda bayar pada tahun anggaran 2004. Mohon tanggapan dan penjelasan. Fraksi PKB berpendapat agar lakukan beberapa kajian terhadap RAPBD 2025 sehingga nantinya dapat memberikan arah yang jelas capaian dan tujuan pemerintah membentuk dalam mengakomodir semua kepentingan stakeholder membantu dalam mengantisipasi suatu resiko dari setiap perubahan dan ketidakpastian kembali secara merata pencapaian tujuan lebih efisien dan efektivitas asumsi-asumsi strategi ini merupakan master plan menyeluruh. Bagaimana pemerintah akan mengaplikasikan visi dan misi dalam mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. fraksi PKB juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar setiap pengajuan agenda pembahasan pada DPRD untuk melakukan pembahasan dan penetapan bersama agar melengkapi seluruh dokumen beserta lampiran dan pendukung lainnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan perdebatan pada saat pembahasan. Fraksi PKB mendorong agar segera rancangan APBD tahun 2025 dibahas lebih lanjut pada tingkat pembahasan. selanjutnya secara lebih detail dan tentunya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan pemerintah pusat pemerintah provinsi dan sesuai dengan situasi atau kondisi yang berkembang saat ini. Pandangan fraksi partai kebangkitan bangsa ini kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD kabupaten rokan hilir yang terhormat ini semoga allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar untuk menjalankan tugas-tugas. 

Pandangan umum fraksi GSR yang disampaikan oleh juru bicaranya saudara Lambok. 

Terima kasih dan rasa hormat kami setinggi-tingginya kepada yang pertama pimpinan rapat beserta unsur pimpinan dewan yang telah memberikan waktu kepada fraksi gerakan solidaritas indoraya guna menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025. Yang kedua saudara bupati yang telah berkenan untuk memberikan penjelasan terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025.

Bupati pimpinan dewan para anggota dewan encik-encik tuan-tuan dan tuan-puan serta hadirin yang saya hormat, terkait dengan penjelasan sekda Rokan hilir atas penyampaian nota keuangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025.Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya memberikan beberapa poin pandangan umum fraksi yaitu terkait dengan pendapatan daerah tahun 2025 yang dianggarkan sebesar Rp 2.328.552.580.335. sementara belanja daerah tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 2.328.552.580.335. menunjukkan sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar 47 miliar. Maka fraksi kami menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengelola kekayaan daerah dan menjaga pendapatan hasil daerah dengan konsisten serta dapat ditingkatkan penerimaannya kemudian oleh seluruh OPD terkait agar melakukan penghematan anggaran terhadap biaya-biaya yang tidak perlu supaya dapat terfokus terhadap program kerja. Yang kedua fraksi kami juga mengharapkan agar pemerintah agar pemerataan pembangunan di setiap kecamatan yang ada di rokan hilir agar tidak terfokus di beberapa kecamatan tertentu di kabupaten rokan hilir sebab selama ini kurangnya pemerataan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan di kecamatan yang ada di kabupaten rokan hilir ini. kemudian fraksi kami mengusulkan agar seluruh OPD melakukan pembahasan bersama komisi-komisi yang ada di DPRD kabupaten rokan hilir terkait anggaran yang akan digunakan oleh OPD karena sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib dprd kabupaten rokan hilir pasal 58 ayat 1 dan 2 tentang tugas dan wewenang komisi antara lain yakni membahas dan menetapkan alokasi anggaran sesuai fungsi program dan kegiatan perangkat daerah yang berhasil rapat dengan perangkat daerah kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk menjadi acuan pembahasan badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah yang ketiga terkait dengan pembahasan APBD tahun anggaran 2025 pemerintah harus berpedoman kepada aturan dan undang-undang yang berlaku merujuk kepada aturan peraturan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang termasuk dalam pasal 102 ayat 1 2 3 dan 4 yang harus disampaikan pada saat pembahasan APBD 2025 dan pemerintah daerah pada saat penyusunan juga memperdomani peraturan menteri dalam negeri 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar pengesahan APBD 2025 tidak cacat hukum. Poin yang keempat setelah itu fraksi kami menyarankan agar pemerintah daerah betul-betul fokus terhadap pelayanan dasar-dasar sesuai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pada pasal 3 ayat 1 2 dan 3 karena pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan kesehatan ketentraman ketetapan umum dan perlindungan masyarakat. Poin yang kelima fraksi kami berharap pendapat fraksi gerakan solidaritas indonesia raya ini dapat memberikan kemajuan terhadap kabupaten rokan hilir serta mewujudkan pemerintahan yang good governance atau pemerintahan yang baik sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih transparan dan efisien serta pemerataan pembangunan di setiap kecamatan dan desa di kabupaten rokan hilir yang kita cintai ini. 

"Demikianlah pandangan umum fraksi Gertakan Solidata solidaritas indonesia raya nota keuangan peraturan daerah rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025 kami berharap poin-poin penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pandangan fraksi ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan tanggapan dari eksekutif," benernya. 

Pandangan Umum fraksi Gabungan Indonesia Maju yang disampaikan oleh juru bicara, Amansyah terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan pajak daerah kabupaten hilir tahun 2025.

Fraksi GIM setelah membaca dan mencermati rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir penganggaran 2025 beserta nota keuangan, fraksi indonesia maju memandang perlunya untuk memberikan catatan dan pernyataan dalam pendapat yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam undang-undang tujuan dari  membantu pemerintah daerah untuk mendata mengeluarkan pendapatan selama satu tahun. Tujuan APBD lainnya menjadi pedoman memperbaiki kesalahan dan mencegah pengeluaran dana yang merugikan. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat. 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2004 ini merupakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan aktivitas pembangunan. Penyusunan APBD harus sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus diharuskan menggunakan sistem informasi, penyusunan APBD agar proses lebih transparan dan anggaran fokus pada lokasi anggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik juga mengatur kualitas pembangunan yang harus diacuh oleh daerah dalam menyusun anggaran seperti pendidikan infrastruktur dan kesehatan dalam penyusunan APBD terdapat penandaan khusus untuk isu-isu strategis seperti penurunan stunting dan pengendalian inflasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penggunaan roman penyusunan APBD tahun 2025 pengeluaran wajib termasuk fungsi pendidikan minimal 2% dari total belanja daerah bersyukur publik minimal 40% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa berlaku sampai tahun anggaran 2027. Belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan tertentu yang bersumber dari TKD berlaku sampai tulangan 2027 wajib pajak 10% dari pkb dan otot sim pkb untuk pembangunan jalan dan transportasi 10% dari pjpt untuk penerangan jalan umum 50% dari pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat 10% dari pak untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Rincian pendapatan daerah pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.328.552.580.335. menunjukkan adanya defisit sebesar Rp. 47.324.569.477 rupiah. 

Sejumlah saran-saran fraksi indonesia maju menyebutkan, pembahasan rancangan perda oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

Dari penjelasan PP Nomor 12 tahun 2019,

Pertama meminta pengeluaran untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan-catatan diberikan oleh semua pihak, berpretasi dalam rangka usaha bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten. Demikian disampaikan juru bicara fraksi GIM.