Pada rapat Pemprov Riau dengan para pimpinan perusahaan di Riau, Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid mengumpulkan para pimpinan perusahaan besar di Provinsi Riau untuk meminta komitmen mereka dalam mematuhi aturan lalu lintas dan standar kendaraan. Langkah tersebut bertujuan untuk mengatasi kerusakan jalan yang kian parah akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

Gubri Wahid menegaskan, bahwa persoalan infrastruktur tidak boleh diabaikan. Kondisi jalan yang seharusnya mampu tahan hingga 20 tahun, rusak dalam hitungan bulan yang di sebab oleh kendaraan ODOL.   

Gubris mengungkapkan bahwa, ia tidak melarang aktivitas ekonomi, namun perusahaam wajib memperhatikan dampak yang ditimbulkan, terutama terkait pemeliharaan jalan. Ia menegaskan bahwa kerusakan jalan justru akan menyulitkan pelaku usaha sendiri jika tidak diatasi dengan serius.   

"Saya minta komitmen dari teman-teman pimpinan perusahaan, kita tidak melarang aktivitas ekonomi, tetapi perhatikanlah kalau jalan rusak, Bapak juga yang sulit," kata Abdul Wahid.

Lanjutnya, kami membangun jalan yang seharusnya  tahan 20 tahun, ternyata karena ODOL cuma tahan 2 bulan. Nah, inilah beban ekonomi yang harus kami tanggung akibat dari aktivitas yang tidak taat aturan.   

Gubri juga mengingatkan perusahaan untuk memastikan kendaraan yang digunakan benar-benar memenuhi standar. Ia menekankan pentingnya penggunaan kendaraan berplat BM agar tetap memberikan kontribusi pada pemasukan daerah.   

"Maka kami mengimbau kepada pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat memberikan syarat di perusahaannya agar kendaraan nya memenuhi syarat sesuai dengan standar. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Riau bersama Kapolda Riau telah sepakat membebaskan biaya mutasi kendaraan untuk mempermudah proses administrasi," ujarnya.   

Dalam hal ini, Pemrov Riau berencana akan memasukkan pelanggaran terhadap aturan ini, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini diambil sebagai upaya tegas agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur daerah.   

"Saya sudah izin ke Menteri Lingkungan Hidup, jika ini nanti tidak juga diindahkan, maka saya akan memasukkan dalam PROPER nya ada penilaian untuk memelihara jalan-jalan," pungkasnya.

Ia menegaskan, bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat untuk memelihara jalan harus memberikan manfaat nyata bagi pengguna jalan. Oleh sebab itu, Gubri mengajak seluruh perusahaan untuk bersama-sama menjaga kualitas jalan demi keberlangsungan aktivitas ekonomi yang lancar.   

Acara penyerahan Sertifikat /Rapor Proper periode penilaian tahun 2023-2024 sekaligus penandatanganan komitmen bersama pelaku usaha dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Riau tersebut, Bupati Rohil H. Bistamam juga di dampingi Pj. Sekda Rohil Ferry H.Parya, Kadis LH, Suwandi dan Kepala Bapenda Rohil Cicik Mawardi. (Rls/Iwn)