Salah satu wartawan yang turut serta dalam aksi ini, Kaliun Siregar, menyatakan bahwa aksi damai adalah hak yang diatur dalam undang-undang. Namun, ia mengkritik kebijakan Diskominfo yang dipandang memicu pemotongan anggaran, sementara menegaskan bahwa tidak ada wartawan yang benar-benar terzolimi karena pembayarannya didasarkan pada anggaran.

Kendati pembayaran adv tidak dilakukan pada bulan Januari dan Februari, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcukupan anggaran, bukan diskriminasi terhadap wartawan. Diskominfo disebut telah netral dalam pembagian adv dan galeri, tanpa memandang aktivitas wartawan yang meliput atau tidak.

Dalam konfirmasi kepada Diskominfo Rohul, Kadis Diskominfo H. Sofyan menegaskan bahwa selama ini tidak ada perbedaan dalam pembayaran antara wartawan kontrak dengan Diskominfo. Dia menyatakan bahwa semua wartawan kontrak dibayarkan secara menyeluruh, tanpa ada yang terabaikan.

Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan bahwa pemotongan pembayaran dua bulan tersebut disebabkan oleh ketidakcukupan anggaran, sehingga pembayaran dilakukan secara merata untuk memastikan semua wartawan mendapat bagian yang adil.

Dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, para wartawan yang bertugas di Rohul diminta untuk saling memahami situasi tersebut.(Re)