Rokan Hulu juga diwakili oleh Sekda Rohul, M. Zaki, S.STP, M.Si, Kepala BPKAD El Bizri, Kepala Bapenda Zulheri, serta Sekretaris Inspektorat Ari Arnol.

Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Riau SF Hariyanto membuka secara langsung rakor yang mengusung tema memperkuat sinergi antar lembaga dalam pencegahan korupsi terintegrasi. PJ Gubri menekankan bahwa sinergi dengan KPK RI adalah kunci dalam menangani korupsi secara efektif dan menyeluruh. Ia menyambut baik pelaksanaan rakor ini untuk meningkatkan integritas pemerintah daerah.

"Atas nama pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada KPK RI yang telah menyelenggarakan rakor ini. Ini merupakan upaya kita bersama untuk mencegah segala tindakan korupsi," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, pertemuan ini juga membahas langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan penggunaan pelaporan berbasis digital.

"Dengan adanya KPK, pengawasan di daerah akan lebih mudah, salah satunya melalui program pengaduan masyarakat berbasis elektronik dengan sistem laporan aplikasi Whistleblowing System (WBS)," jelasnya.

Hariyanto menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi dengan segala cara dan berharap semua pihak berkomitmen melakukan pencegahan korupsi terintegrasi. Sinergi antarlembaga dinilai sebagai kunci mencapai tujuan bersama memberantas korupsi.

"Rapat ini efektif untuk mencegah potensi korupsi dengan komitmen kepala daerah bersama KPK agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Saya berharap rakor ini dapat mencegah korupsi lebih baik lagi di Provinsi Riau," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Rohul H. Sukiman menyampaikan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Ia menyambut baik Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayah Riau yang dihadiri berbagai pihak dan lintas sektor.

Menurutnya, Rakor tersebut merupakan forum yang tepat untuk membahas langkah konkret meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan kerja sama dengan KPK RI.

"Kita harus meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. Saya berharap seluruh pihak berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Bupati Sukiman juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil berbagai langkah pencegahan korupsi seperti optimalisasi sistem pengawasan internal, penerapan sistem pelaporan berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik melalui program Pengawasan Partisipatif Masyarakat (PPM).

Ia mengapresiasi kehadiran KPK RI dalam rakor tersebut dan berharap kerja sama dengan KPK RI dapat terus ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

"Kami terbuka memperkuat kerja sama dan sinergi dengan KPK RI dalam pencegahan korupsi. Kami akan terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya bagi masyarakat Rokan Hulu," tuturnya.

Bupati Sukiman juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak korupsi di daerah. Ia meminta masyarakat Rokan Hulu untuk melaporkan setiap indikasi tindak korupsi melalui kanal yang disediakan pemerintah daerah.

"Kami siap menerima setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat melalui sistem pelaporan elektronik. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya," pungkasnya.(PR/Re)