Sekda Rokan Hulu, M.Zaki, S.STP, M.Si, yang hadir mewakili Bupati Rohul, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Ia mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang menuntut percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang dapat tercapai melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.

“Program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan harus lebih cepat penurunannya dan bersifat inklusif, sinergis, serta tepat sasaran. Untuk itu, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu terus dioptimalkan,” kata Zaki dalam arahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Zaki juga menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 9,72 persen, yang masih tergolong tinggi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan, inovasi, dan peran berbagai pihak secara terintegrasi agar kemiskinan segera berkurang.

“TKPK Rohul memiliki peran yang sangat strategis dalam koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, sehingga diharapkan tim ini dapat melakukan percepatan maksimal agar kemiskinan segera berkurang dan hilang di Rohul,” tutup Zaki.

Kepala Bappeda Rohul, Drs. Yusmar, M.Si, menambahkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari 2,07% pada tahun 2021 menjadi 1,39% pada tahun 2023. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan rencana penghapusan kemiskinan untuk jangka 3 tahun (RKPD) dan 1 tahun (RAT), serta menciptakan inovasi-inovasi digital, seperti aplikasi E-Bangkit, E-Strong, dan E-Sembako, sebagai bagian dari upaya serius Pemda Rohul dalam menanggulangi kemiskinan.

“Sebagai komitmen dalam penurunan kemiskinan, kami terus berupaya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memperkenalkan berbagai aplikasi inovatif yang dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan,” tambah Yusmar.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda juga berkomitmen untuk terus mendukung penurunan kemiskinan dengan Program Prioritas Utama BLT Dana Desa. Namun, pengawasan dan koordinasi yang baik tetap diperlukan agar program ini tepat sasaran, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi bantuan.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi untuk menciptakan solusi bersama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.(Re)