Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan solusi terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Penyusunan dokumen RPKD ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis data.

“Data masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem harus akurat agar penanganannya tepat sasaran. Meski ekonomi terlihat baik, penurunan angka kemiskinan tetap menjadi fokus kami,” ujar H. Indra Gunawan.

Wakil Bupati juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya, dengan angka penurunan yang signifikan pada 2021 sebesar 2,07%, 2022 sebesar 1,90%, dan 2023 sebesar 1,39%. Ia berharap program ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin mendatang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan merata.

Kaban Bappeda Rohul, Drs. H. Yusmar, M.Si, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya diskusi konstruktif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Ia juga mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan melalui inovasi digital, seperti aplikasi E-Bangkit, E-Strong, dan E-Sembako.

“Strategi ini bertujuan agar penurunan kemiskinan berjalan terarah, inklusif, dan tepat sasaran,” tambah Yusmar.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Rohul masih tercatat sebesar 9,72%, yang tergolong tinggi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mengurangi kemiskinan di daerah ini.

Ketua Tim Tenaga Ahli dari Universitas Riau mengungkapkan bahwa dokumen RPKD ini sangat penting karena permasalahan kemiskinan bersifat lokal dan membutuhkan kebijakan yang spesifik. Ia menekankan bahwa kemiskinan harus dipandang sebagai isu strategis untuk memastikan keberhasilan program ini.

Dengan adanya dokumen RPKD 2025-2029, diharapkan Kabupaten Rokan Hulu dapat terus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.(Kominfo/re)