KupasKasus.com, Rohil - DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menerima jjawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Kamis (16/01/2025) malam di aula sidang utama Kantor DPRD Rohil. 

Rapat di pimpin langsung Ketua DRPD, Ilhami dan dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong, Wakil Ketua I DPRD Rohil Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi, Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, 24 anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir serta para kepala OPD atau yang mewakili. Ketua DPRD Rohil Ilhami saat membuka rapat menyampaikan bahwa dari 45 Anggota DPRD, yang menandatangani daftar hadir sebanyak 24 orang. Sesuai dengan tatib DPRD pasal 149 ayat 1 huruf C peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, kuorum sudah tercapai dan rapat sudah dapat dilaksanakan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam sambutannya Bupati Rohil Afrizal mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengagendakan rapat paripurna tersebut.

"Atas nama Pemerintah daerah izinkan kami menyampaikan ucapan terimakasih atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan sebelumnya," kata Afrizal Sintong. 

Lanjutnya, kami berpendapat, bahwa pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Rohil tahun 2025 bertujuan untuk memberikan masukan dan saran agar pemerintah dapat memformulasikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga rancangan APBD Tahun 2025 dapat lebih transparan dan akuntabel serta mempunyai fungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, aplikasi, distribusi dan stabilitasi yang bertujuan untuk membangun kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik kedepannya. 

Menanggapi pandangan umum dari fraksi Golkar, kata Bupati bahwa terkait dengan penyeimbangan pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit anggaran yang ditutup dengan pembiayaan daerah masih menjadi pembahasan bersama. Terkait masukan dan saran fraksi Partai Golkar agar pemerintah daerah dapat mengkaji potensi-potensi yang belum menjadi penerimaan daerah, dan di implementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah. Pemda juga berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara intensif dengan menerapkan berbagai kebijakan dan langkah strategis lainnya. Badan Pendapatan Daerah juga akan meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait serta menjalin kolaborasi dengan instansi pusat dan civitas akademika untuk memberikan pendampingan dalam mengoptimalkan PAD. 

Sementara, jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi PDIP terhadap Ranperda APBD tahun 2025 agar Pemda dapat memenuhi kelengkapan Ranperda dan informasi lainnya yang menunjang Ranperda tentang APBD, Pemerintah daerah akan memenuhi sesuai ketentuan. Selain itu terkait Ranperda mencakup seluruh aspek yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat diantaranya pelayanan publik, pendidikan, bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan berusaha memenuhi. 

Terkait dengan kewajiban mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen. Dalam hal ini pemerintah akan brupaya memenuhi sesuai dengan aturan belaku. Sedangkan untuk komitmen pelaksanaan UHC bagi seluruh masyarakat Rohil, pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama kedepannya. Untuk jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat saran dan masukan terkait ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Rohil, khususnya di wilayah pesisir, pemerintah daerah mengucapkan terimakasih dan akan menjadi perhatian semua pihak.

Sedangkan untuk jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dari partai Nasdem terkait pengurangan belanja daerah yang tidak menjadi skala prioritas sehingga tidak menimbulkan Defisit. Pada prinsipnya pemda sepakat dengan mengkoordinasikan kembali kegiatan skala prioritas. Dan terkait bidang infrastruktur 40%, kebutuhan dasar yang merupakan mandotory yang di prioritaskan, pembangunan merata di setiap Kecamatan, pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama. Sementara untuk jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dari beberapa fraksi lainnya atas penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang juga lebih menitik beratkan pada pengembangan, peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi daerah serta peningkatan SDM, pemda pada prinsipnya sangat sepakat dan akan menjadi pembahasan untuk kedepannya. 

"Demikianlah penjelasan dan jawaban pemerintah yang dapat di sampaikan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas Ranperda APBD Tahun 2025, diharapkan dapat memenuhi jawaban pandangan umum fraksi yang telah disampaikan. Dan mohon maaf jika jawaban pemerintah ini belum memenuhi esensi dan materi pandangan umum anggota DPRD yang terhormat, namun seluruh materi pandangan umum akan kami jadikan acuan dan referensi serta panduan dalam memformulasikan kinerja pemerintah daerah pada APBD tahun 2025," pungkasnya.