Rapat ini dihadiri langsung maupun secara virtual oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Sekjen Kemendagri Tom Sitohir, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, serta para gubernur, bupati, dan wali kota.

Dari Kabupaten Rokan Hulu, rapat diikuti secara virtual oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Kepala Kemenag Rokan Hulu H. Zulkifli Syarif, S.Ag., M.Pd.I, serta perwakilan dari kepolisian dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sertifikasi Halal untuk Daya Saing Global

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kepentingan ideologi atau keagamaan, tetapi juga bagian dari persaingan dagang global.

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan survei, 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal. Indonesia juga menjadi konsumen makanan halal nomor satu di dunia," ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa negara-negara seperti China dan Australia bergerak cepat dalam memproduksi barang halal yang menyasar pasar muslim, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal bagi produk dalam negeri menjadi krusial.

Kepala BPJPH Haikal Hasan menyoroti bahwa produk bersertifikat halal berpeluang lebih besar untuk menembus pasar internasional. Ia mencontohkan seorang pengusaha kecil di Jawa Timur yang mampu mengekspor keripik singkong dan pisang hingga dua kontainer ke Prancis setelah mendapatkan sertifikasi halal.

"Saat ini, nilai industri halal global mencapai Rp20.640 triliun, namun Indonesia hanya menyumbang 3,2 persen atau Rp673 triliun. Bukan karena produk kita tidak halal, tetapi karena kurangnya kepatuhan terhadap sertifikasi. Jika kita serius dalam sertifikasi, Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar halal dunia," jelas Haikal.

Ia pun meminta kepala daerah untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, agar Indonesia tidak dibanjiri produk luar negeri.

Deflasi dan Stabilitas Ekonomi di Rokan Hulu

Dalam rapat tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,48% pada Februari 2025.

"Deflasi ini dipengaruhi oleh diskon listrik 50% yang berlaku sejak Januari hingga Februari 2025 serta penurunan harga pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam. Namun, beberapa komoditas seperti BBM non-subsidi dan emas perhiasan masih mengalami inflasi," paparnya.

Di Rokan Hulu, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas, terutama menjelang hari raya.

"Kami terus memantau harga bahan pangan di pasar, menjaga ketersediaan bahan pokok seperti beras, serta memastikan distribusi berjalan lancar. Kami juga mengawasi agar tidak ada penimbunan bahan pokok oleh oknum tertentu," tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan terhadap UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin industri halal global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.(Re)