Ketua PLBH Merdeka, Riko Santoso, S.H., menyebut kebakaran ini bukan sekadar bencana alam, melainkan potensi kejahatan lingkungan yang harus diselidiki secara serius.

"Kami mengecam keras jika kebakaran ini dipicu oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. Aparat penegak hukum wajib bergerak cepat mengusut penyebabnya dan menindak tegas para pelaku sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas Riko.

PLBH Merdeka juga mengkritik lambannya respons pemerintah daerah terhadap dampak kabut asap yang kini mulai mengganggu kehidupan warga.

"Asap tebal ini nyata-nyata mengancam kesehatan, terutama anak-anak dan lansia. Pemerintah harus segera bertindak: distribusikan masker, siapkan layanan kesehatan keliling, dan lakukan edukasi ke masyarakat," lanjutnya.

Selain penanganan darurat, PLBH Merdeka menyerukan langkah jangka panjang berupa rehabilitasi hutan yang rusak dan penguatan sistem pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tragedi serupa tidak terus berulang.

"Kita tidak bisa terus membiarkan kebakaran terjadi setiap tahun. Diperlukan komitmen kolektif untuk menjaga kawasan konservasi dan mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan lingkungan," tegas Riko lagi.

Sebagai bagian dari komitmennya, PLBH Merdeka menyatakan siap bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam edukasi hukum, pengawasan lingkungan, dan pendampingan hukum bagi warga terdampak.

Kontak Media: 📞 +62 8xx-xxxx-xxxx

📧 [email protected]

📍 Kantor PLBH Merdeka – Pasir Pengaraian, Rokan Hulu.(Re)