KupasKasus.com, Bangkinang - Bupati Kampar yang diwakili melaui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H Yusri menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang pertama, Senin (22/4/2019) malam.

Dalam laporannya pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Bupati Kampar menyampaikan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPj.

APBD tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan realisasi lebih kurang Rp 2,3 triliun lebih. Adapun realisasi pendaparan asli daerah (PAD) sebesar Rp 232,8 miliar lebih, katanya.

Selanjutnya realisasi dana perimbangan Rp 1,6 triliun lebih, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih kurang Rp 418,6 miliar lebih.

Selain itu anggaran belanja daerah tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,32 triliun lebih dengan realisasi lebih kurang sebesar Rp 2,17 triliun.

Lebih lanjut terkait anggaran pembiayaan daerah tahun 2018 ditetapkan anggaran sebesar Rp 60,36 miliar dengan realisas Rp 50,35 miliar.

Sekda melaporkan, Pemkab Kampar juga telah melaksanakan kerjasama dengan pihak penegak hukum yaitu Kejakasaan Negeri Kampar dan Kepolisian Resor Kampar tentang APIP dan APH, kerjasama dengan Kementerian Desa Daerah Tertinggal RI serta anggaran dana desa dengan jumlah Rp 122 miliar.

Selain itu Pemkab Kampar juga telah menyelesaikan konflik pertanahan antara PT. Sekar Bumi Lestari dengan masyarakat Desa Koto Aman Tapung Hilir serta PT. Ciliandra Perkasa dengan masyarakat Desa Siabu Kecamatan Salo.

Pemkab Kampar pada tahun 2018 juga telah mendapatkan berbagai penghargaan antara lain Predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018, penghargaan Piala Adipura tahun 2018 untuk Kota Kecil Terbersih serta penghargaan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sebagai desa terbaik Provinsi Riau berdasarkan Indek Desa Membangun.(Adv)