| Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Kabupaten Kuansing | | Sat Pol PP Kota Pangkalpinang Bergerak Cepat Untuk Menertibkan Tambang Ilegal di Air Mawar | | Kaban Kesbangpol Inhil Pimpin Rapat Persiapan Memperingati Hari Kesaktian Pancasila | | Desa Mekarsari Gelar Maulid Nabi SAW dan Sosialisasi Terkait Data Pemilih Pemilu Serentak 2024 | | Petani Desa Pambang Baru Bengkalis Minta Alat Berat, Ini Jawab Gubernur Syamsuar | | Kasat Reskrim Polres Karimun Mengamankan Para Juru Parkir
 
Bupati H Mursini Hadiri Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2019
Jumat, 07-08-2020 - 15:53:44 WIB

TERKAIT:
   
 

Kupaskasus.com, Teluk Kuantan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi melakukan sidang Paripurna dengan Agenda pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, Kamis (6/8/2020) di Ruang Sidang Paripurna.

Turut hadir dalam sidang Paripurna Bupati Kuansing H Mursini, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kapolres,Kajari, Kepala BNNK, Pabung Inhu-Kuansing 0302/Inhu, Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kepala Lapas Teluk Kuantan, para Camat serta tamu undangan lainnya.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kuantan Singingi Zulhendri di dampingi Wakil Ketua II Juprizal, SE., M.Si serta 22 orang anggota DPRD Kuansing yang hadir dalam sidang Paripurna dewan.

Berkaitan dengan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan pemerintah Republika Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan menyatakan bahwa, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan dearah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja derah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagaimana yang telah disampaikan Pada pidato pengantar Bupati Kuansing Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 Dan Pembahasan yang dilakukan dengan SKPD terkait ada beberapa yang menjadi catatan.

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DR. Adam,SH., MH melalui Juru Bicara Partai Golkar Endri Yupet, SH terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun 2019 ada beberapa catatan sebagai berikut:

Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar Endri Yupet Mengatakan. Agar Opini  WTP bisa dipertahankan secara kontinyu diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat selalu mengintruksikan Kepada pejabat pengelola keuangan daerah agar menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI terkait audit terhadap kelemahan Administrasi, Termasuk pertimbangan dan kajian aturan sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait banyaknya aset Pemerintah Daerah yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), "Fraksi Partai Golkar meminta agar dinas terkait segera melakukan penelusuran terhadap seluruh aset pemerintah daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak. sehingga tidak menjadi temuan untuk setiap tahunnya," ujar Endri Yupet.

Fraksi Partai Golkar meminta kepada badan pendapatan daerah untuk memberikan sanki yang tegas terhadap para penunggak pajak dan retribusi daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan.

Terkait dengan program bantuan bibit sawit di dinas pertanian pada tahun 2019 terdapat 213 anggota kelompok yang tidak sesuai peruntukkannya atau tidak tepat sasaran. 

Selanjutnya. "Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pertanian untuk menarik kembali bantuan bibit tersebut dan dialihkan kepada masyarakat atau anggota kelompok yang berhak menerima bibit tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. kedepan kami berharap, agar dinas pertanian mempunyai regulasi yang baik terhadap penyaluran bantuan bibit sawit ini," pintanya.

Terhadap temuan BPK RI dalam kegiatan jasa pelayanan kesehatan lebih kurang 2 Milyar, Fraksi Partai Golkar meminta kepada bupati kuantan singingi melalui direktur rsud untuk segera dipertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah. 

Terakhir Fraksi Partai Golkar meminta. Terkait temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kelebihan pembayaran dua kegiatan belanja modal, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan bayar tersebut, tutup Endri Yupet, SH.

Pada penyampaian dari  pandangan umum  fraksi PAN yang di bacakan oleh Aprizon atau yang di kenal dengan Picon mengatakan terkait dengan aset yang volumenya belum tepat maupun belum akurat  yang belum terdata untuk itu dari fraksi PAN berharap agar segera membentuk Tim penyelamat Aset.

Terhadap semua BPK RI pada Dinas Badan masih Banyak salah mengerti sebuah Undang-undang yang dipergunakan sehingga muncul kerancuan dalam membuat keputusan dan keoada inspetorat sebagai Ledung sektor editor internal untuk daoat memberikan pemahamandan asumsi arti sebuah dari produk perundang undangan terhadap pemeriksaan tersebut.

"Terhadap topik pemeriksaan begitu banyak yang dijumpai kekurangan terutama di bawah kewajiban Inspetorat dengan tenaga ahli yang begitu minim hanya sebanyak 23 orang saja sehingga bayak yang tidak maksimal, kekurangan tenaga editor maka dari itu dari fraksi PAN meminta kepada pemerintah menambahkan lagi tenaga editir sesuai yang di butuhkan," tutup Picon.(neneng)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



 
Berita Lainnya :
  • Bupati H Mursini Hadiri Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Kabupaten Kuansing
    02 Sat Pol PP Kota Pangkalpinang Bergerak Cepat Untuk Menertibkan Tambang Ilegal di Air Mawar
    03 Kaban Kesbangpol Inhil Pimpin Rapat Persiapan Memperingati Hari Kesaktian Pancasila
    04 Desa Mekarsari Gelar Maulid Nabi SAW dan Sosialisasi Terkait Data Pemilih Pemilu Serentak 2024
    05 Petani Desa Pambang Baru Bengkalis Minta Alat Berat, Ini Jawab Gubernur Syamsuar
    06 Kasat Reskrim Polres Karimun Mengamankan Para Juru Parkir
    07 Kebut Pengecoran Jalan TMMD Reguler ke 118 Kodim 0715/Kendal
    08 Anggota Satgas TMMD Berikan Motivasi Belajar Kepada Siswa Sekolah
    09 Talud Sepanjang 200 Meter Juga Menjadi Sasaran Fisik TMMD Purwogondo
    10 "Duet" Kades dan Babinsa Siap Sukseskan TMMD Purwogondo
    11 Penuh Semangat, Puluhan Warga Tergabung di Pekerjaan Fisik Jalan TMMD
    12 Pondasi RTLH TMMD Ke-117 Mulai Dikerjakan
    13 Permudah Akses, Satgas TMMD Reg ke-118 Terus Kebut Pembangunan Gorong-gorong
    14 TNI Bersama Warga Bongkar Rumah Sasaran TMMD
    15 Potret Kemanunggalan TNI dan Rakya Tampak di TMMD Purwogondo
    16 Mereka Melepas Jabatan Kades untuk Menjadi Caleg Nasdem
    17 Bupati Berharap Muda-Mudi Tapsel Semakin Tertarik Menatap Peluang Masa Depan di Bidang Pertanian
    18 250 Rider Motor Rap Martrail di Lepas Wali Kota Irsan Efendi Nasution
    19 Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak Ingatkan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko Jangan Korupsi
    20 Pengurus Cabang PMII Kabupaten Inhil- Riau, Gelar Pelantikan Pengurus Baru
    21 Police Goes To School, Polsek Tualang Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tertib Berlalulintas
    22 Suasana Akrab TNI dan Warga di Lokasi TMMD Purwogondo Terlihat jelas
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting