Rabu, 23 Juni 2021
Follow Us ON :
 
| Terima Kunjungan Kabinda Sumut, Bupati Sergai Sampaikan Beberapa Hal | | Seminar BEM PTMI, Baintelkam Polri Sampaikan Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB | | Polri Bertindak secara Profesional, Kabid Humas : Itu Wajib Hukumnya Bagi Setiap Personel | | Istri Bupati Kuansing Jenguk dan Santuni Korban Selamat Kebakaran di Cerenti | | TMMD Jogja yang Berat Jadi Ringan, Hasilnya pun Maksimal | | Panas Terik Bukan Halangan, Anggota Satgas TMMD Lanjutkan Pekerjaan
 
Gratifikasi Akar Dari Korupsi
Kamis, 10-06-2021 - 09:35:21 WIB

TERKAIT:
 
  • Gratifikasi Akar Dari Korupsi
  •  

    Kupaskasus.com, Tanjungping — Gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Hal tersebut dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melaksanakan sosialisasi terkait penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang, bertempat di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota, Rabu (9/6).

    Sosialisasi mengenai gratifikasi dan pelayanan publik disampaikan oleh Muhammad Indra Furqon dan Maria Danastri, selaku Pemeriksa Gratifikasi dan pelayanan publik utama KPK RI didepan seluruh kepala OPD Pemko Tanjungpinang. 

    Furqon dalam kesempatan itu menjelaskan dasar pemikiran gratifikasi bagi pegawai negeri. “Tidak sepantasnya bagi pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang sudah diberikan. Itu sudah tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kita tidak berhak mendapat sesuatu melebihi hak kita, apalagi pegawai negeri sudah disumpah," jelasnya. 

    Furqon menyebutkan ada perbedaan prinsipil antara gratifikasi dan penyuapan. “Kalau penyuapan itu ada terjadi meeting of mind, transaksional, si pemberi mengharapkan sesuatu dari apa yang dia berikan kepada si penerima untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu sehingga ada kesepakatan. Sedangkan gratifikasi, uang masuk sendiri tanpa kita minta, dibungkus dengan tanda terima kasih berupa uang cuma-cuma, uang minum, uang jasa, uang lelah," jelasnya.

    Ditambahkan, Pada UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001, diketahui bahwa menerima gratifikasi ilegal merupakan tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, gratifikasi pada dasarnya adalah netral, berupa pemberian dalam arti luas. “Kapan gratifikasi menjadi ilegal? Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan kita dan ini berlawanan dengan kewajiban dan tugas, sesederhana itu," kata Furqon.

    Terdapat 17 gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ke KPK, diantaranya pemberian dalam keluarga, hadiah tidak dalam bentuk uang, perlengkapan yang diberikan kepada peserta, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan yang belaku umum.

    Semantara itu, Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma, SIP pada sambutannya menekankan untuk selalu meningkatkan pelayanan terbaik, mudah, dan berkualitas untuk masyarakat maupun stakeholder. Sehingga tidak ada relevansinya bagi pengguna layanan untuk memberikan gratifikasi atau suap. “Dengan dapat mengendalikan gratifikasi kita dapat mencegah terjadinya praktik korupsi,” ujarnya.

    Rahma berharap dengan pemahaman ini dapat menambah semangat dan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Rahma juga meminta sosialisasi ini dapat diteruskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pahami bagaimana pengendalian gratifikasi dan tata cara melaporkan gratifikasi. Semoga semangat pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat terus terjaga dengan baik dikota kita,” jelasnya.

    Terakhir Rahma berpesan dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang korupsi, meningkatkan kesadaran pelapor atas penerimaan gratifikasi, meminimalisir kendala psikologis atau implementasi tindakan anti korupsi, dan mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel.

    Dalam rangkaian kegiatan juga dilakukan Penandatanganan pernyataan komitmen dan sosialisasi penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota Tanjungpinang, diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

    Sumber:prokompim
    Editor:yani

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
    Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Gratifikasi Akar Dari Korupsi
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Terima Kunjungan Kabinda Sumut, Bupati Sergai Sampaikan Beberapa Hal
    02 Seminar BEM PTMI, Baintelkam Polri Sampaikan Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB
    03 Polri Bertindak secara Profesional, Kabid Humas : Itu Wajib Hukumnya Bagi Setiap Personel
    04 Istri Bupati Kuansing Jenguk dan Santuni Korban Selamat Kebakaran di Cerenti
    05 TMMD Jogja yang Berat Jadi Ringan, Hasilnya pun Maksimal
    06 Panas Terik Bukan Halangan, Anggota Satgas TMMD Lanjutkan Pekerjaan
    07 Tim Wasev Itdam IV/ Diponegoro Kunjungi TMMD Kota Yogyakarta
    08 Tim Pengawas Evaluasi Kunjungi Lokasi TMMD Reguler ke-111 Kodim 0732/Kota Yogyakarta
    09 TMMD Reguler Jogja Mewujudkan Harapan Masyarakat
    10 Tim Wasev Itdam IV/Diponegoro Cek Langsung Titik Lokasi Pembangunan Talud
    11 Wujudkan Kenyamanan Warga Masyarakat Kodim 0734/Kota Yogyakarta Buatkan Peresapan Air Hujan
    12 Dukung Fasilitas Guyup Rukun Warga Kodim Kota Jogja Bangun Balai RW Pakuncen
    13 Tim Wasev Itdam IV/Diponegoro Tinjau Langsung Sasaran Fisik Balai RW
    14 Fasilitas Umum Dibangun Melalui TMMD Reguler ke-111 Kodim Jogja
    15 Panas Terik Bukan Halangan, Anggota Satgas TMMD Lanjutkan Pekerjaan
    16 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Terminal BBM, Ini Harapan Bupati Inhil Wardan
    17 Ikuti Rapat Antisipasi Teror Bom dengan Pemprov Riau, Ini Himbauan Wabup Inhil Syamsuddin Uti
    18 Hadiri pada Pelantikan PWI Inhil, Bupati Wardan: Sampaikan Berita Keritik yang Membangun
    19 Wabup Syamsudin Uti Buka Konsultasi Publik KLHS, Ini Arahannya
    20 Sekda Inhil Afrizal Hadiri Pembukaan HLM TPID se- Provinsi Riau
    21 Wardan: Rakoor sama Unsur Forkopimda Dalam Hadapi Bulan Suci Ramadhan 1442 H/2021 M
    22 Dinas Sosial Gelar Syukuran Peringati HUT Tagana ke-17, Ini Imbauan Sekda Inhil Afrizal
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting