Rabu, 01 Desember 2021
Follow Us ON :
 
| Lapas Muara Enim Dukung Kabupaten Muara Enim Menjadi Kabupaten Layak Anak | | LP-KPK Meminta LPM Supaya Tidak Rakus Dalam Mengelola Pasar Agus Salim | | Kampung Adat Sentajo Raih Juara ll Pada Anugerah Pesona Indonesia (Api) 2021 | | Hadiman Optimis Kasus yang Sedang Ditangani Akan Selesai Sebelum Akhir Tahun 2021 | | Hadiri Festival Pantun Nasional, Gubri H Syamsuar Sampaikan Pesan dengan Pantun | | Provinsi Riau Terima Hibah Mobil Lab PCR dari Kemendagri
 
Membangun Industri Perikanan Tanpa Meminggirkan Nelayan
Rabu, 24-11-2021 - 07:30:31 WIB
Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad  meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi investor perikanan.
TERKAIT:
 
  • Membangun Industri Perikanan Tanpa Meminggirkan Nelayan
  •  

    Kupaskasus.com, Natuna  - Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad  meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi investor perikanan. Nelayan lokal akan dikirim mengikuti  pelatihan dan sekolah teknik pelayaran. 

    Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.408 pulau dengan 96 persen luas wilayahnya berupa laut menghadirkan tantangan sekaligus potensi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menuturkan potensi sektor maritim di provinsi itu, khususnya industri perikanan,  sangat besar, namun belum termanfaatkan secara optimal.

    “Potensi perikanan kami  1,1 juta ton per tahun; tapi saat ini baru termanfaatkan 33 persen,” kata Ansar, Selasa, (23/11/2021).

    Tak cuma tangkap, perikanan budi daya di Kepulauan Riau juga menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan, seperti lobster, kepiting, ikan kerapu, ikan betutu, udang belalang, gonggong, kerang, rumput laut, udang vaname, dan ikan tenggiri.

    Menurut Ansar, Laut Natuna yang kaya menarik minat banyak nelayan. Mulai dari  nelayan Pantura Jawa hingga nelayan asing yang masuk secara ilegal. Adapun nelayan asli Natuna, mayoritas masih menangkap dengan cara tradisional.

    “Nelayan di sana sebenarnya tangguh karena mereka turun-temurun dari keluarga nelayan. Di Natuna dan Anambas ada 12 ribu lebih nelayan,” ujar Ansar.

    Meski ingin memaksimalkan potensi perikanan, Ansar tak ingin investasi dan pengembangan industri lantas meminggirkan  masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, kata dia, para nelayan akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan. Nelayan-nelayan muda akan dikirim ke sekolah teknik pelayaran agar mampu menahkodai kapal-kapal besar.

    “Tinggal sistemnya, bagi hasilnya, nanti bentuk badan usahanya bersama seperti koperasi.  Saya yakin itu bisa terwujud,” ucap Gubernur.

    Tak cuma perkara sumber daya manusia, ia menyebutkan, Kepulauan Riau juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanan maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau. Tapi, akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi. "APBD kami hanya Rp 3,7 triliun; relatif kecil untuk mengurus provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau."

    Agar bisa menggenjot industri perikanan, Ansar mengimbuhkan, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan.  "Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan. Kalau itu terwujud saya yakin percepatan pembangunan di semua sektor di wilayah kepulauan akan terwujud," kata dia.

    Menanggapi Ansar,  juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan program penangkapan terukur.

    "Kami akan membuat  kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Nantinya,  semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi." 

    Wahyu mengklaim, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Di hampir semua negara, tuturnya, penangkapan telah dilakukan secara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya, nelayan tradisional tetap bisa melaut, dan harga di pasar terjaga.  Program zonasi ini juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan.

    "Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan Jakarta, daerah tidak dapat apa-apa," ucap Wahyu.

    Melalui kebijakan penangkapan terukur, kapal penangkap ikan akan diwajibkan menimbang di dermaga setempat. Dengan demikian, daerah asal turut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan.

    Ia berujar,  pemerintah mengandalkan investasi untuk mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiapkan guna memastikan investasi yang masuk dapat mensejahterakan rakyat. Misalkan, kapal asing yang ingin menangkap, 95 persen pekerjanya harus warga negara Indonesia. Investor juga diizinkan membangun infrastruktur berupa dermaga hingga pasar.

    "Kalau asing mau berinvestasi ke sini silakan, mau mengelola perikanan juga silakan.  Kami akan mengadakan beauty contest (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik," ucap dia.(Yani)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
    Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
    Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
    (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Membangun Industri Perikanan Tanpa Meminggirkan Nelayan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Lapas Muara Enim Dukung Kabupaten Muara Enim Menjadi Kabupaten Layak Anak
    02 LP-KPK Meminta LPM Supaya Tidak Rakus Dalam Mengelola Pasar Agus Salim
    03 Kampung Adat Sentajo Raih Juara ll Pada Anugerah Pesona Indonesia (Api) 2021
    04 Hadiman Optimis Kasus yang Sedang Ditangani Akan Selesai Sebelum Akhir Tahun 2021
    05 Hadiri Festival Pantun Nasional, Gubri H Syamsuar Sampaikan Pesan dengan Pantun
    06 Provinsi Riau Terima Hibah Mobil Lab PCR dari Kemendagri
    07 Sosialisasi Badan Kehumasan (Keputusan KPU 542 Tahun 2021) oleh KPU Kuansing
    08 Kalapas Herdianto Bersama Satops Patnal Sidak Kelengkapan Atribut Seragam Petugas Lapas Muara Enim
    09 Rakor DPW Sumut Bersama DPD se-Tabagsel Partai Ummat Berlangsung Sukses
    10 Paripurna DPRD Kuansing dalam Rancangan Perda APBD Tahun 2022
    11 Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Presiden Jokowi Paparkan 6 Kebijakan Utama
    12 Kejari Kuansing Hadiman Pimpin Rakor Pengawasan Aliran Kepercayaan
    13 Kadispora Riau Naik Peringkat Dalam Ajang Penghargaan KI Riau 2021
    14 Kapolda Riau Terima Penghargaan Komisi Informasi (KI) Award Riau 2021
    15 79 Siswa dan Mahasiswa Kuansing Terima Beasiswa Pendidikan dari PT RAPP
    16 Terkait MUBES IPMAKUSI Sekum HPMKM Minta Semua Unsur Yang Terlibat Turunkan Ego
    17 Kegiatan Penempelan Stiker Imbauan dan Sosialisasi Kamtibmas di Karimun
    18 Pejabat Struktural Lapas Muara Enim Notabene Merupakan Role Model dan Agen Of Change
    19 QRIS Bank Riau Kepri Mempercepat Digitalisasi Keuangan di Kepulauan Riau
    20 Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-50 Gubernur Ansar Ajak Pegawai Lebih Profesional
    21 Kalapas Muara Enim Herdianto Ikuti Peringatan HUT Korpri Ke-50 Secara Virtual
    22 Kukuhkan DPP GERAM Kepri Gubernur Kepri Ingatkan Agar Selalu Berpedoman Pada LAM
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting