Kupaskasus.com, Kepri - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah (Ranperda) tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2022 pada sidang paripurna DPRD Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (24/5).

Dalam pengantarnya, Gubernur Ansar mengatakan Ranperda ini merupakan salah satu kewajiban 
konstitusional yang harus disampaikan Kepala 
Daerah kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. Tahapan tersebut 
dilakukan setelah Penyampaian Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan 
Pemprov Kepri.  

"Alhamdulillah, Ranperda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2022 ini dapat kami susun berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan selengkapnya akan diserahkan setelah penyampaian 
pengantar ini," ujarnya.

Gubernur Ansar menambahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI telah 
disampaikan pada hari Jum’at tanggal 14 April 
2023 lalu pada sidang paripurna Istimewa DPRD. 
Di mana  BPK-RI telah memeriksa Neraca pemerintah daerah 
Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2022.

"Dan Alhamdulillah,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan 
opini ”Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI," kata Gubernur Ansar.

Sebagai informasi, beberapa substansi Ranperda Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2022 diantaranya Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
terealisasi sebesar Rp3,91 triliun dari yang 
dianggarkan sebesar Rp3,64 triliun.

"Atas capaian 
tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan dengan meraih peringkat 
kedua untuk Realisasi Peningkatan PAD Provinsi 
se-Indonesia Tahun Anggaran 2022," jelas Gubernur Ansar.

Kemudian Belanja Terealisasi sebesar Rp3,84 triliun dari 
yang dianggarkan sebesar Rp3,97 triliun dan mengantarkan Provinsi Kepri mendapat penghargaan dengan meraih 
peringkat kedua untuk Realisasi Belanja Daerah 
Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022.

"Berikutnya, Neraca yang terdiri dari aset sebesar 
Rp7,19 triliun dengan kewajiban sebesar 
Rp652,51 miliar dan 
Ekuitas sebesar Rp6,54 triliun," ungkap Gubernur Ansar.