Bupati menyerahkan LKPD Tapsel TA 2023 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Octain Panjaitan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Medan, Senin (4/3/2024).

Penyampaian LKPD bagi pemerintah daerah, lanjut Bupati, merupakan tuntutan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana LKPD sudah harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulilah, kita taat azas dan taat aturan. Pemkab Tapsel telah menyelesaikan dan menyerahkannya lebih awal dibandingkan dengan jadwal yang ditetapkan," katanya.

Hal tersebut, menurut Dolly, sebagai wujud dari langkah percepatan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memenuhi rangkaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang lalu.

"Saya juga optimis LKPD yang disampaikan ini dapat memenuhi kriteria laporan keuangan yang dipersyaratkan, baik kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi maupun kepatuhan pada peraturan dan efektivitas pengendalian intern," harap Dolly.

Selanjutnya kata Dolly, hasil pemeriksaan BPK ini nantinya dapat dijadikan barometer bagi setiap instansi menyangkut aspek ketertiban, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang diamanatkan.

"Semoga Tapsel nantinya dapat kembali meraih opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya," ujar Dolly.

Di katakan, BPK RI memberikan apresiasi kepada Bupati Tapsel. Pasalnya, Tapsel pemerintah daerah yang pertama dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang telah menyampaikan laporan keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit BPK. Bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

“BPK RI mengapresiasi gerak cepat kita dan berharap agar Pemkab Tapanuli Selatan juga dapat mempertahankan Opini WTP,” ulangnya.

Turut hadir dalam penyerahan LKPD ini Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset M.Frananda dan Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Ahmad Fikri. (Gusti)