Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum Kejati Kepri Denny A. p., SH., MH., menyampaikan hadir pada peresmian tersebut Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE., MM., Kadis Perhubungan Provinsi Kepri, Pj. Walikota Tanjungpinang, Kadis Kominfo Provinsi Kepri, Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Kepala KSOP Tanjungpinang dan Batam, Kepala KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, BPTD Kelas II Provinsi Kepri, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dan Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Kemenhub Dirjen Perhubungan Laut, Kepala KPLP Tanjung Uban.

Pada kesempatan ini Kajati Kepri Dr. Rudi Margono, SH., MHum., ucapan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran Kejati Kepri yang telah mewujudkan inovasi terbaik untuk dijadikan pilot project bagi Kejaksaan Tinggi lainnya yang berada khususnya diwilayah kepulauan untuk memberikan output positif dan menghasilkan suatu produk pelayanan yang menjadi pionir dalam sinergitas penegakan hukum sektor kelautan. Seperti yang diketahui bersama bahwa Kejaksaan Tinggi memiliki tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, berdasarkan Undang-Undang Intilejen Nomor 17 Tahun 2011 tengtang Intelijen Negara dan Pasal 30 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 khususnya terhadap Bidang Intelijen Penegakan Hukum terkait dengan Tusi menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, serta melaksanakan pencegahan korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar tersebut maka inovasi yang dihadirkan Kejati Kepri sangat dibutuhkan, menandakan pentingnya kerja sama lintas sektoral khususnya urgensi dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan.

Melalui kesempatan ini, Kajati Kepri Dr. Rudi Margono, SH., MHum., mengajak dan menghimbau kepada seluruh stakholder terkait, dan khususnya jajaran Pemerintah baik yang ada di Provinsi Kepri hingga Kabupaten/Kota, untuk menjadikan Command Center Adhyaksa Marine ini sebagai wadah yang dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Kajati Kepri yakin dan percaya bahwa Command Center Adhyaksa Marine yang dihadirkan Kejati Kepri dalam penyelenggaraannya sangat membantu Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal urgensi dan isu-isu yang terkait dengan wilayah perairan mencakup berbagai peraturan terkait pelayaran, lingkungan laut, dan perdagangan internasional. Serta sangat membantu dalam hal upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan peningkatan layanan kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).

Lanjut, Kajati Kepri menyampaikan adapun tujuan Command Center Adhyaksa Marine bertujuan untuk melakukan pengawasan dan monitoring segala jenis kegiatan lalu lintas kelautan seperti arus kunjungan kapal, bongkar muat peti kemas, arus penumpang, kinerja peralatan dan fasilitas, tarif jasa kepelabuhan serta perkembangan jumlah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengoperasikan pelabuhan.

Dalam kesempatan yang sama Kajati Kepri Dr. Rudi Margono., SH., MHum., juga meresmikan Pendopo Yustisia Kejati Kepri, yang diharapkan dapat menjadi sarana yang berguna untuk menunjang kegiatan Pelayanan Hukum, Penyuluhan Hukum, dan Penerangan Hukum bagi masyarakat serta Pendopo Yustisia tersebut dapat digunakan sebagai sarana diskusi bagi para Pegawai dan Jaksa pada Kejati Kepri dalam hal membahas permasalahan hukum atau dinamika hukum khususnya yang ada di wilayah Provinsi Kepri. 

Diakhir kegiatan ditutup dengan Penandatangan Prasasti Peresmian Command Center Adhyaksa Marine dan Pendopo Yustisia yang ditandatangani oleh Kajati Kepri Dr. Rudi Margono, SH., MHum, disaksikan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, SE., MM., dan seluruh unsur forkopimda yang hadir.