KupasKasus.com - Sidang lanjutan terkait gugatan dan klaim PTPN IV regional III sebesar 140 miliar Rupiah terhadap Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSA-M) sekaligus upaya PTPN untuk menyita tanah masyarakat di Desa Pangkalan Baru kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Sesuai agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, pada sidang kali ini dilakukan pemeriksaan dua orang Ahli yang dihadirkan oleh KOPPSA-M.

“Ahli yang kami hadirkan ada dua orang, yang pertama Dr. Surizki Febrianto, ahli hukum perdata dari Universitas Islam Riau, dan yang kedua Bapak Ignatius Bona Sakti, ahli dari Kementerian Koperasi," terang Armilis, Kuasa Hukum KOPPSA-M.

Sidang kali ini, berjalan tertib dan aman. Karena diawasi langsung oleh Pengawas dari Pengdilan Tinggi.

Dalam keterangannya dalam persidangan, Dr. Surizki menerangkan bahwa karena dalam pola KKPA yang menerima uang dari bank serta bertanggung jawab untuk membangun, mengelola dan menjalankan kebun adalah Perusahaan Inti – dalam hal ini PTPN IV regional III, maka apabila terjadi kerugian karena kegagalan pembangunan dan kesalahan manajemen hal tersebut harusnya memang menjadi tanggungan pihak Perusahaan Inti sebagai risiko bisnis.

“Jika terjadi kerugian, seharusnya memang merupakan kerugian investor (perusahaan inti) dan tidak bisa dibebankan kepada masyarakat," tegas Dr. Surizki dalam persidangan.

Hal lain dalam Gugatan PTPN yang dianggap janggal oleh Kuasa Hukum KOPPSA-M adalah mengenai upaya PTPN untuk menyita tanah masyarakat dan anggota koperasi di Desa Pangkalan Baru. Menurut Armilis, seharusnya PTPN dan kuasa hukumnya harusnya lebih cermat membedakan yang mana merupakan aset koperasi dan mana yang merupakan aset pribadi anggota.

“Harusnya tidak dicampur adukkan, seandainya pun klaim piutang PTPN terhadap koperasi benar dan terbukti, ya harusnya yang dimohonkan sita adalah aset milik koperasi, bukan aset pribadi orang-per-orang anggota koperasi. Klaim PTPN terhadap tanah masyarakat di Desa Pangkalan Baru ini tidak ada dasarnya," ujar Armilis.

Pendapat kuasa hukum KOPPSA-M tersbut dikuatkan oleh ahli perkoperasian dari Kementerian Koperasi, Ignatius Bona Sakti, yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut Bona, aset koperasi yang merupakan badan hukum terpisah dari aset pribadi anggotanya.

“(Harta koperasi dan anggotanya) tidak bercampur. Itu dua hal berbeda. Hutang koperasi adalah tanggung jawab koperasi, bukan tanggung jawab anggota," terang Bona dalam persidangan.

Kejanggalan Bukti Pihak PTPN

Selain klaim dan gugatan PTPN yang dianggap janggal, dalam sidang lanjutan yang berlangsung di PN Bangkinang tersebut terungap pula beberapa fakta terkait kejanggalan pengelolaan dan dugaan rapat anggota koperasi fiktif yang menjadi dasar gugatan PTPN IV Regional III.

“Kami menemukan ada dugaan rapat anggota fiktif yang menjadi dasar gugatan PTPN IV. Berita Acara Rapat Anggota fiktif tersebut kemudian dijadikan sebagai bukti surat oleh PTPN,” ujar Armilis.

Menurut kuas Hukum KOPPSA-M, dalam dokumen Berita Acara Rapat Anggota yang diduga fiktif tersebut, terdapat beberapa poin yang dinilai tidak masuk akal, diantaranya persetujuan anggota koperasi untuk mengajukan kredit ke bank mandiri dan menjaminkan aset pribadinya untuk kepentingan PTPN, menolak konversi dan serah terima lahan kebun dari PTPN kepada koperasi dan masyrakat.

“Dari awal konversi dan serah terima kebun itu tujuan dan keinginan petani anggota koperasi dan masyarakat Pangkalan Baru. Tidak mungkin masyarakat mau menolak konversi lahan dan malah menyetujui tanahnya dijaminankan ke bank untuk pinjaman yang uangnya seluruhnya masuk ke PTPN dan tidak digunakan untuk pembangunan kebun mereka," tegas Armilis.

Menurut Pihak KOPPSA-M hanya terdapat satu agenda dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan pada Februari 2013 tersebut, yakni untuk membahas dan menyetujui pengangkatan ketua koperasi yang baru.

“Di persidangan sebelumnya kami sudah hadirkan juga saksi yang hadir pada RALB tersebut. Pada saat itu hanya dibahas pengangkatan ketua baru karena ketua sebelumnya meninggal dunia. Tidak pernah ada pembahasan lain," terang Armilis.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan pemalsuan dokumen berita acara tersebut, Kuasa Hukum KOPPSA-M menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah hukum.

“Kami menduga kuat dokumen (Berita Acara Rapat Anggota) yang dijadikan bukti oleh PTPN itu palsu, kami sudah laporkan. Saat ini masih dalam proses di kepolisian," ujarnya.