Kupaskasus.com, Pekanbaru - Program unggulan pembangunan Rp 100 Juta per RW yang digagas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menuai pertanyaan warga yang dilontarkan dalam agenda reses Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN, Doni Saputra SH MH, pada Minggu (9/11/25).

Warga mengaku kebingungan dana Rp 100 juta yang disebut-sebut untuk RW ternyata tidak dapat dikelola langsung oleh pengurus RW maupun masyarakat. Hal itu, kata mereka pemanfaatannya sudah ditentukan untuk pembangunan infrastruktur.

“Kami mengiranya itu wah enak RW dapat Rp 100 juta, jadinya kami pikir RW pegang dana itu. Tapi ternyata tidak, sudah ditunjuk pelaksanaan untuk infrastruktur,” kata salah seorang warga, Mardiana.

Ia menilai, jika hanya dipergunakan untuk pembangunan maka program Rp 100 juta per RW tidak tepat sasaran, karena selama ini warga mengajukan perbaikan infrastruktur melalui musrenbang atau anggota dewan.

“Jadi apa gunanya musrenbang? Sudah dapat Rp100 juta, tapi yang dibikin ke jalan juga. Itu yang buat kami bingung,” ujarnya.

Warga berharap program Rp 100 juta per RW bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan warga. Salah satunya untuk kegiatan Posyandu.

“Kami minta ke RW untuk posyandu, tak banyak Rp10-20 juta untuk kebutuhan gizi,” sebut Mardiana.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra SH MH menyarankan agar pelaksanaan program Rp100 juta per RW bisa direalisasikan sendiri oleh kebijakan RW.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru cukup menyerahkan program tersebut dalam bentuk uang lalu pihak RW sendiri melalui hasil musyawarah untuk mempergunakan nilai program tersebut. Sebab, setiap RW memiliki persoalan yang berbeda-beda, kalaupun program itu dikhususkan untuk infrastruktur, nilainya pun tidak mencukupi.

“Warga bertanya soal pelaksanaan program Rp 100 juta per RW. Mereka sendiri menyampaikan kalau program itu sudah ditunjuk pelaksanaan untuk infrastruktur. Tapi, alangkah baiknya masyarakat sendiri bisa ikut terlibat menggunakan, misalnya untuk program posyandu yang selalu menjadi keluhan,” jelas Doni.

Doni menyimpulkan bahwa masyarakat menginginkan program ini dikelola langsung oleh RW agar bisa digunakan sesuai kebutuhan warga.

“Kalau Rp100 juta per RW diserahkan langsung kan bisa dimanfaatkan untuk posyandu, BKMT dan organisasi yang ada. Menurut saya, ada baiknya dipergunakan untuk hal seperti itu saja. Ya, kalaupun memang untuk infrastruktur dikerjakan oleh RW, tidak cukup uang Rp100 juta itu. Baiknya dikasih Rp1 Miliar,” paparnya.

Fraksi PAN DPRD Pekanbaru sangat mendukung kehadiran Program Rp 100 Juta per RW yang digagas Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Agung Nugroho-Markarius Anwar, dimana bertujuan untuk mengembangkan potensi RW.

“Fraksi PAN mendukung penuh apa yang menjadi visi misi dan program Pak Walikota, tapi saya harus menyampaikan apa yang keluhan dari warga soal program Rp100 juta per RW itu supaya bisa dievaluasi. Ya, alangkah baiknya dimanfaatkan seperti posyandu yang selama ini banyak kekurangan anggaran,” tutup Doni.(Galeri Foto)